6 Poin Kekecewaan Megawati pada Jokowi menurut Ketua Tum Hukum PDIP, Termasuk soal Petugas Partai

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof Gayus Lumbuun menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak memiliki permasalahan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Prof Gayus sudah lama mengenal Prabowo.

Dia pernah bertugas sebagai koordinator hukum ketika Prabowo dicalonkan sebagai calon wakil presiden Megawati tahun 2009.

“Saya koordinator tim hukumnya. Saya memimpin mengenai proses hukum rencana itu. Jadi artinya saya memahami sekali bagaimana sikap Ibu Bu Mega kepada Pak Prabowo ketika Ibu sebagai Presiden pun beberapa hal saya catat,” ungkap saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dia menyebut kekecewaan Megawati saat ini dirasakan terhadap langkah Joko Widodo sebagai kader banteng yang dibela habis-habisan.

Megawati mendukung Jokowi di berbagai jabatan pemerintahan mulai Wali Kota, Gubernur hingga Presiden.

“Tentu ada kekecewaan dari Bu Mega dengan benar-benar langkah Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Prabowo, saya tidak menemukan,” ucap Gayus.

Dia mengatakan ada tujuh titik kekecewaan yang dirasakan Megawati kepada Jokowi.

Namun demikian, Prof Gayus hanya menyebutkan satu dari tujuh titik kekecewaan tersebut.

“Di semua titik (kecewa), saya menemukan tujuh titik. Tadi misalnya terakhir mengenai petugas partai,” katanya

Petugas partai merupakan hal yang prinsip tidak hanya di Indonesia.

Seluruh negara memiliki prinsip itu bahkan Megawati menyebut dirinya petugas partai.

“Partai harus bisa menerima apa-apa yang dianggap oleh partai itu perlu dilakukan. Itu intinya,” kata Prof Gayus.

Tugas dari petugas partai itu yang pertama memberikan atau mendapat saran dan dilakukan karena petugas partai yang sudah keluar menjadi seorang penentu di pemerintahan, itu kan juga tidak bisa diintervensi.

“Tapi kalau penasihat kan boleh. Pendapat kan boleh. Saran kan boleh. Seperti itu,” tukasnya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi kader partainya.

Sebab, Jokowi sudah berada di kubu Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDIP, yang benar saja," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Komarudin juga menyebut putra sulung Jokowi, Gibran berbohong. Sebab, dua kali menyatakan akan setia untuk tetap PDIP.

Namun, justru menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

"Tentang sikap Mas Gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto). Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar (Gibran) berbohong, dua kali itu," ujar Komarudin.

Komarudin menuturkan, DPP PDIP sudah dua kali memanggil Gibran untuk mengkonfirmasi mengenai statusnya.

"Kebetulan yang pertama saya panggil dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen dan waktu itu beliau sendiri (Gibran) yang ngomong, bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak presiden lagi, 'mau ke mana lagi saya pasti bersandar di PDIP'," ucapnya.

Kedua, kata Komarudin, Gibran juga menyatakan akan setia di PDIP saat berada di sekolah partai.

"Itu kan Ibu (Megawati Soekarnoputri) tanya Mas Gibran sama Bobby (Bobby Nasution), mau tetap di sini apa berpindah partai? Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDIP," ungkapnya.

Komarudin menambahkan, saat ini status Gibran sudah tak lagi jadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," tuturnya.(*)