Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung utang negara selama pemerintahan Jokowi.
Berdasarkan data, utang negara telah mencapai Rp 8.262 triliun.
Ia mengimbau kepada seluruh pejabat negara untuk memikirkan masalah tersebut agar lahir solusi yang baik untuk mengatasi membengkaknya utang negara tersebut.
Hal tersebut Megawati sampaikan ketika berpidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," kata Megawati.
Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung kondisi elite politik yang malah memperebutkan kursi menteri, sehingga Undang-Undang Kementerian sampai harus direvisi.
"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata dia.
Megawati menyebut menambah kursi kementerian dinilai kurang tepat.
Menurutnya, perampingan kabinet perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai krisis di pemerintahan selanjutnya.
"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," ucap dia.
Oleh sebab itu, Megawati kembali menegaskan bahwa perlu ada sosok pemimpin yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Karenanya, urgensi untuk menambah kursi menyeri perlu dikaji kembali.
"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," tandas Megawati Soekarnoputri.
Tanggapan Istana
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri mengucapkan kalimat bernada sindiran kepada kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Adapun, pernyataan itu diucapkan Megawati dalam pidato politik di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Menanggapi hal itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi tak akan menanggapi sindiran dari Megawati tersebut.
"Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDI-P, karena Rakernas PDI-P merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDI-P," kata Ari kepada wartawan, Jumat (24/5).
Ari Dwipayana menjelaskan, Presiden Jokowi melangsungkan kegiatan di Yogyakarta dan melakukan aktivitas pembagian sembako kepada masyarakat saat PDI-P menggelar Rakernas-nya.
"Bahkan, sore (kemarin), sekitar pukul 16.15 WIB, Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel," kata Ari.
Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Megawati menyentil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara bernomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Megawati menilai, dalam memutuskan perkara tersebut, MK seolah diintervensi kekuasaan. Bahkan putusan tersebut dinilai sudah mematikan moral dan etika.
"Nih Mahkamah Konstitusi (MK) juga sama. Karena apa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap Perkara Nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hari nurani hingga tumpang tindih kewenangannya," ujar Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas ke-V, Jumat (24/5).
Megawati juga menyinggung soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Penyiaran. Di awal pidato, Megawati menyampaikan tak masalah jika ada yang tidak hadir.
"Mereka tamu-tamu, saya undang, saya juga bertanya begini, monggo (silakan, red), siapa yang mau dateng, saya terima kasih sekali. Tapi kalau juga mungkin ndak mau dateng, ya saya terima kasih sekali," ujar Megawati.
"Kenapa, ya itu namanya kan keadilan. Monggo saja. Kalau orang Jawa bilang, monggo kerso (terserah, red). Ternyata Pak Try selalu ngikut saya," lanjut Megawati Soekarnoputri.