Sinyal Hasto Kristiyanto Berpotensi 'Didepak' dari Sekjen PDIP Setelah Diperingatkan Presiden Jokowi

 

Baru-baru ini sejumlah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi sorotan publik. Salah satunya soal penunjukan pejabat strategis.

Hasto menyindir kebiasaan Presiden Joko Widodo menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Hasto menilai, salah satu syarat untuk mengisi jabatan strategis dewasa ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia menjadi wali kota Solo.

"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," kata Hasto dalam acara dikusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024) lalu.

Hasto pun menuding Jokowi berkhianat pada nilai-nilai yang mengedepankan proses dan perjuangan, tetapi malah melakukan nepotisme.

"Muncullah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata dia.

Nepotisme itu kata Hasto terlihat semakin telanjang di depan mata. Ia mengatakan, sikap Jokowi tersebut merupakan tindakan yang anti terhadap meritokrasi dan hukum.

Untuk diketahui, ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo, bahkan mereka disebut sebagai Geng Solo.

Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo pada 2010-2011.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta.

Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan kapolres Kota Surakarta pada tahun 2011.

Terbaru, Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Diperingatkan Presiden Jokowi hingga Puan Geleng-geleng Kepala

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terungkap saat dia menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri superpowerfull.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI-P ialah menteri powerfull.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Saat wartawan menayakan kabar upaya pengambilalihan Ketua Umum PDIP itu, Jokowi menegaskan bahwa itu tidak benar.

Presiden memperingatkan agar jangan ada anggapan (tuduhan) seperti itu. "Jangan seperti itu," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun seolah heran dengan tudingan Hasto tersebut.

Putri Megawati Soekarnoputri itu lantas menggeleng-gelengkan kepalanya.

Mulanya, wartawan menanyakan seperti apa respons Puan soal pernyataan Hasto itu. Namun, tidak terlontar satu patah kata pun dari Puan.

Ia hanya terlihat geleng-geleng kepala. "Sudah, apa lagi? Cukup, cukup ya, terima kasih, mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran ya," ucap Puan.

Menyesal dukung Gibran jadi calon wali kota Solo

Sebelumnya juga, Hasto Kristiyanto secara blak-blakan mengaku menyesal dulu mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo 2020 lalu.

Hasto mengatakan para elite PDIP khilaf hingga mendukung Gibran hanya karena melihat kemajuan Indonesia yang dipimpin Jokowi. "Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," ujar Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata Hasto, kemajuan Indonesia di era Jokowi ternyata dipicu dengan beban utang yang luar biasa.

"Tetapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini (di era Jokowi) ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar," ujarnya.

Menurutnya, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ucap Hasto.

Sebagaimana diketahui, Gibran bersama Teguh Prakosa diusung PDIP pada Pilkada Solo tahun 2022 lalu.

Namun, pernyataan Hasto ini apakah benar-benar mengimpretasikan PDI Perjuangan.

Dorong hak angket DPR RI, Tapi Tak Didukung Puan Maharani

Terkait hak angket DPR RI, setelah diusulkan Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan dukungan penuh.

"Hak angket DPR RI ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu. Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya," kata dia.

Hasto pun menilai, hak angket sangat perlu digulirkan karena menurutnya pihak Istana akan melakukan segala cara dalam sisa waktu pemerintahan yang tinggal 6 bulan lagi.

"Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini," ujar Hasto.

Namun, sejak diwacanakan selepas Pilpres 2024, rencana mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 seolah jalan di tempat.

Hingga saat ini, belum ada anggota DPR yang secara resmi mengajukan hak angket.

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengakui bahwa tidak instruksi untuk menggulirkan hak angket.

Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menutup masa sidang untuk memasuki masa reses dan liburan Idul Fitri 2024.

Masa reses anggota DPR RI berlangsung mulai 5 April hingga 13 Mei.

Puan Maharani telah menutup masa sidang DPR di rapat paripurna di Senayan, Kamis (4/4/2024).

Penutupan ini tidak ada interupsi dari anggota DPR yang sempat mengusulkan Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres.

Penutupan sidang DPR berjalan dengan mulus tanpa ada interupsi atau pun bantahan terkait Hak Angket yang tengah dibahas sejumlah anggota DPR RI Kubu Anies-Muhaimin.

Bahkan sidang paripurna penutupan masa sidang DPR berlangsung dengan canda tawa. Lelucon itu muncul setelah anggota Puan Maharani menutup pidato dengan pantun.

"Putih-putih bunga melati. Harum semerbak menghiasi taman. Mari bergembira di dalam hati. Menyambut bulan penuh ampunan," ujar Puan diiringi teriakan "cakep".

"Jalan-jalan ke Kota Medan. Malam harinya melihat bulan. Hati senang bertemu . Mari kita bermaaf-maafan," kata Puan lagi.

Setelah itu, barulah teriakan anggota DPR terdengar meminta THR kepada Puan.

Puan yang hendak melanjutkan pidatonya pun tampak tersenyum sembari tertawa kecil mendengar teriakan anggota DPR tersebut.

"Mantap Bu Ketua," teriak anggota DPR. "THR, Bu Ketua," seru anggota dewan yang lain.

Merespons teriakan permintaan THR tersebut, Puan hanya tertawa.

Di sisi lain, terkait belum menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini, menurut Hasto karena banyaknya tekanan.

Hasto membantah anggapan yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati adalah orang yang perhitungan sehingga tak kunjung menginstrukikan bergulirnya hak angket.

"(Ibu Megawati lama putuskan hak angket) bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut, kita juga maklum," kata Hasto.

Hasto mencontohkan, salah satu tekanan tersebut adalah wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk merebut kursi ketua DPR dari PDI-P.

Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa kader PDI-P diajarkan untuk tidak takut sehingga ia memastikan hak angket bakal bergulir di waktu yang tepat.

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews