Saldi Isra Tegaskan Keterangan 4 Menteri Jokowi Bantu MK Putuskan Sengketa Pilpres

 

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menjelaskan pentingnya keterangan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar di gedung MK, hari ini, Jumat (5/4/2024). Menurut Saldi Isra, keterangan empat menteri Jokowi tersebut akan membantu hakim MK dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.

Diketahui, hari ini, MK melanjutkan sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan empat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan DKPP. Keempat menteri Jokowi yang sudah memberikan keterangan di MK, adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Ini sebagai catatan saja untuk kita semua terutama Pak Menteri, Ibu Menteri jadi pentingnya yang kami tanyakan semua itu menyangkut dalil yang ada di permohonan. Itu akan bantu kami mahkamah untuk ambil posisi mahkamah di mana," ujar Saldi Isra dalam sidang MK tersebut.

Saldi menjelaskan pertimbangan dalam membuat putusan terhadap sengketa hasil Pilpres 2024. Pertama, kata dia, MK akan mempertimbangkan dalil-dalil serta alat bukti pemohon dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kedua, MK mempertimbangkan jawaban KPU dan alat buktinya sebagai pihak termohon. Lalu, MK juga mempertimbangkan tanggapan dari pihak terkait dan alat bukti, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran serta Bawaslu selaku pemberi keterangan.

"Makanya kami mengundang Bapak Ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif atas apa yang didalilkan para pemohon ini," tandas Saldi.

Saldi menegaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim MK kepada para menteri tersebut merupakan fakta-fakta yang didalilkan oleh pemohon. Termasuk, kata dia, pertanyaan terkait bantuan sosial yang dibagikan Presiden Joko Widodo.

"Jadi kalau ada menyebut fakta ini, itu, itu semua ada di permohonan jadi kepentingannya bantu kami mahkamah menjawab permohonan itu untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau ada tanya kenapa presiden ke sana karena itu yang didalilkan pemohon sehingga perlu ada kejelasan gimana menteri menjelaskan soal itu," jelas Saldi.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya sudah mendapat pesan dari Presiden Jokowi untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim MK terkait dalil-dalil yang diajukan pemohon. Presiden Jokowi, kata Airlangga, minta agar tidak ada yang ditutup-tutupi.

"Arahan Bapak Presiden untuk sampaikan semuanya sesuai tugas, fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya," pungkas Airlangga.

Sumber Berita / Artikel Asli : beritasatu