Pemilu 2024 Disebut Jadi Puncak 'Abuse of Power' Jokowi

 

Pemilu 2025 disebut menjadi puncak kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto.

Pasalnya, menurut Hasto, Pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi.

“Bagaimana Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi warisan Presiden Jokowi namun ternyata justru merupakan puncak dari penyalahgunaan kekuasaan Presiden,” katanya dikutip pada Sabtu (134/2024).

Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres adalah upaya memperpanjang kekuasaan.

Hal itu, kata Hasto, menjadi salah satu alasan Megawati masih belum bertemu dengan Jokowi meski dalam momentum lebaran.

Hasto mengatakan, anak-anak yang mengomel PDIP menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDIP terlebih dahulu.

“Biar bertemu dengan anak mengomel dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” imbuh dia.

Sekber F-PDR: Pemilu 2024 Praktik Nyata Presiden Jokowi Penyalahgunaan Kekuasaan

Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) menyebut Pemilu 2024 adalah bukti nyata peningkatan jabatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Ia dianggap berpihak pada pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudy S. Kamri dalam acara peresmian pada hari ini, Sabtu, 9 Maret. 

Sejumlah tokoh hadir seperti Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, dan Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh.

Kemudian ikut juga pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, dan tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.

Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming,” kata Rudy saat membacakan deklarasi tersebut. di Kantor Sekretariat F-PDR, Menteng, Jakarta Pusat.

“Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” sambungnya.

Rudy berharap hadirnya forum ini bisa menjadi wadah untuk mewujudkan tata negara dan tata pemerintahan. 

“Yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi,” tegasnya.

Dia mengajak semua pihak bergabung dalam mimbar bebas ini. Sekretariat, sambung Rudy, nantinya akan menjadi pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.

“Berkaitan dengan hal tersebut, maka Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan Mimbar Bebas di Rumah Perjuangan ini,” ujar Rudy.

“Mimbar Bebas ini akan menjadi pusat penyampaikan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang semua pihak untuk menyampaikan pidato politiknya dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara,” tutupnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : rilpolitik