Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai tidak masuk akal pembagian bantuan sosial (bansos) secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mempengaruhi pilihan rakyat se-Indonesia.
Menurut Muhadjir, kunjungan Jokowi ke daerah-daerah untuk membagikan bansos bukan hanya dilakukan jelang Pemilu 2024. Ia mengatakan Jokowi kerap melakukannya demi memastikan program bansos tersalurkan dengan benar.
"Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver? Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik yang dijadikan sasaran dari bansos itu," kata Muhadjir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).
Muhadjir berpendapat pembagian bansos secara langsung oleh Jokowi tak mempengaruhi pilihan rakyat secara nasional. Ia mengatakan pembagian bansos oleh Jokowi hanya simbolis.
Ia mencontohkan pembagian bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menuturkan Jokowi hanya membagikan bansos PKH di 40 titik dengan 2.000 orang peserta di setiap titik.
"Kan hanya 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia?" kata Muhadjir.
"Sekali lagi saya sampaikan terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't makes sense (tidak masuk akal)," imbuh dia.
Mendengar keterangan itu, Ketua MK Suhartoyo pun menegur Muhadjir. Ia mengatakan Muhadjir tak semestinya berpendapat mengenai hal itu.
Muhadjir pun meminta maaf dan menyudahi pernyataannya.
Hari ini, MK mendalami dalil-dalil politisasi kebijakan pemerintah terhadap pemenangan Prabowo-Gibran. MK mengundang empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberi keterangan.
Selain Muhadjir, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.(lna/tsa)