Alasan Ibu Kota RI Harus Pindah Dibongkar Presiden Amerika

 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam jangka waktu hingga 10 tahun ke depan. Apalagi dia mengatakan hal itu sejak tahun 2021.

Hal itu senada dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) RI dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan semakin serius dilakukan pemerintah. 

Yang terbaru, Jakarta, akan dijadikan sebagai kawasan provinsi aglomerasi setelah melepaskan kedudukannya sebagai daerah khusus ibukota atau DKI.

Biden menyebut Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Hal ini dikatakannya ketika berbicara soal perubahan iklim dalam pidato Berbagai di kantor Direktur Intelijen Nasional AS kala itu.

Mengatakan perubahan iklim adalah ancaman terbesar akibat perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. 

Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan laut dan akan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan kehidupan.

“Jika, pada kenyataannya, permukaan laut naik dua setengah kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur,” katanya dalam pidato itu sebagaimana dipublikasikan whitehouse.gov, dikutip Sabtu (13/4/2024).

"Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?," tambahnya.

Ucapan Biden ini bukan tanpa alasan. Badan Antariksa AS, NASA, mengatakan, meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi risiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar.

NASA mengatakan kenaikan permukaan laut global yang rata-rata sebesar 3,3 mm per tahun dan adanya tanda badai hujan yang semakin intens saat atmosfer memanas, akan menjadikan banjir sebagai "hal biasa". 

Sejak tahun 1990-an bahkan banjir besar telah terjadi di Jakarta dan musim hujan 2007 membawa kerusakan pada 70% wilayah terendam.

NASA juga mengunggah gambar Landsat yang menunjukkan evolusi Jakarta dalam tiga dekade 

terakhir. 

Adanya pembabatan hutan dan vegetasi lain dengan permukaan kedap udara di daerah pedalaman di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi jumlah udara yang dapat diserap.

Hal ini menyebabkan adanya limpahan serta banjir bandang. Populasi wilayah Jakarta lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 telah membuat lebih banyak orang yang memadati banjir dengan risiko tinggi.

Hal ini kemudian diperparah oleh saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah. Sehingga sangat rentan terhadap luapan.

Untuk diketahui, pemindahan ibu kota RI ke IKN termuat dalam rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah disepakati oleh para anggota dewan sebagai RUU usulan inisiatif DPR. 

Kawasan aglomerasi didefinisikan sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya, meskipun berbeda dari sisi administrasi.

Bakal ada pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Ini menyatukan penyelenggaraan pemerintahan nasional, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan di bidang strategi lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Dalam pasal 51 ayat 2 rancangan RUU itu misalnya kawasan aglomerasi tidak hanya mencakup Jakarta. 

Tapi mencakup juga Kabupaten Bogor, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia

Baca Juga