Tolak Kezaliman Jokowi dan Pemilu Curang, Din Syamsuddin dan Jenderal Soenarko Akan Gerakkan Demo di KPU & DPR

 

Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa besok, 19 Maret 2024 mulai pukul 14.00 hingga selesai.

Salah satu Presidium GPKR yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengonfirmasi aksi konfirmasi tersebut.

“Ya, itu saya penggeraknya,” ujar Din lewat aplikasi pesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif.

“Tapi banyak yang ingin hadir,” ucap Din.

Selain itu, Din juga tak memberkan secara gamblang apa saja yang menjadi persyaratan GPKR.

Dia menyebut, poin-poin tuntutan akan dibacakan pada saat diperkuat. Namun, dalam poster yang dikirim Din, GPKR mengajak untuk mencegah kezaliman.

"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur ​​dan adil," bunyi poster tersebut.

Polres Metro Jakarta Pusat juga mengkonfirmasi adanya aksi tersebut di depan DPR pada Selasa besok.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

“Hari Selasa ada demo di DPR,” lewat pesan singkat, Ahad.

Walikota Jenderal (Purn) Soenarko Pimpin Demo Pemilu Curang di KPU Besok

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Walikota Jenderal (purnawirawan) Soenarko, mengatakan akan berunjuk rasa memprotes dugaan kejadian pemilu atau Pemilu 2024.

Aksi ini dilakukan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini,” kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Ahad, 17 Maret 2024.

Dia mengatakan, salah satu kejadian itu terjadi di KPU. Menurutnya, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. Operator KPU itu," tutur dia. Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, situasi Pemilu 2024 ini tampak jelas saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, katanya, diungkapkan dalam film Dirty Vote.

“Ya, seperti itu keadaan di buat dan tidak ada keterbukaan,” tutur dia.

Dia menjelaskan, gangguan dan pelanggaran dalam pemilihan umum terjadi sangat kasat mata. “Rakyat ini dianggap apa,” tutur Soenarko.

Menurut dia, rakyat ini pemilik kedaluatan negeri ini. "Rakyat ini dianggap apa?"

Menurut dia, mereka yang diangkat oleh eksekutif dan legislatif, harus menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Apa yang diamanatkan itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Tapi konstitusi pun diacak-acak sama dia, pemerintah. Mungkin juga legislatif karena mengacak-acak konstitusi sesuai keinginannya,” ujar Soenarko.

Soenarko menjelaskan, aksi itu akan menghadirkan ribuan massa. Dia tidak menunjukkan angka yang tepat soal jumlah massa akan berdemo di depan gedung KPU.

Aksi memprotes kondisi pemilu tersebut akan berlangsung pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.'

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo

Baca Juga