Presiden Vietnam Vo Van Thuong mengundurkan diri dari jabatannya setelah baru menjabat setahun.
Partai Komunis Vietnam yang berkuasa di negara itu telah menerima pengunduran diri Thuong.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (20/3/2024), pengunduran diri Thuong itu menjadi pertanda kekacauan politik di Vietnam yang bisa merusak kepercayaan investor asing terhadap negara tersebut.
Pemerintah Vietnam dalam pernyataannya menyebut Thuong telah melanggar aturan Partai Komunis Vietnam, dan menyinggung soal "kekurangan".
"Kekurangan tersebut berdampak negatif pada opini publik, mempengaruhi reputasi partai, negara, dan dirinya secara pribadi," demikian pernyataan yang dirilis pemerintah Vietnam.
Komite Sentral Partai, sebuah badan pengambil keputusan tertinggi di Vietnam yang dikuasai Partai Komunis, menyetujui pengunduran diri Thuong hanya sekitar satu tahun setelah terpilihnya dirinya dalam pemilu.
Presiden memegang peran seremonial dalam pemerintahan Vietnam, namun merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas di negara tersebut.
Pertemuan Komite Sentral Partai itu mendahului sidang luar biasa parlemen Vietnam yang dijadwalkan pada Kamis (21/3) besok, ketika para deputi diharapkan mengkonfirmasi keputusan partai.
Pergantian kepemimpinan di negara yang menganut sistem satu partai itu baru-baru ini dikaitkan dengan kampanye anti-suap yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi yang meluas, namun juga dicurigai oleh para pengkritik sebagai alat untuk pertikaian politik.
Thuong yang berusia 53 tahun mengundurkan diri beberapa hari setelah Kepolisian Vietnam mengumumkan penangkapan mantan pemimpin Provinsi Quang Ngai di Vietnam bagian tengah, di mana Thuong pernah menjabat ketua Partai Komunis di wilayah tersebut, terkait dugaan korupsi satu dekade lalu.
Thuong secara luas dianggap dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek utama kampanye anti-korupsi tersebut.
Tahun lalu, ketika mantan Presiden Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri setelah partai menyalahkan dia atas "pelanggaran dan kesalahan" yang dilakukan para pejabat di bawah pemerintahannya, dibutuhkan waktu satu setengah bulan bagi anggota parlemen untuk menunjuk Thuong sebagai penggantinya.
Krisis politik yang terjadi saat ini mungkin bisa diatasi dengan pemilihan presiden baru yang cepat.
Namun tetap ada risiko bahwa perombakan pemerintahan berulang kali terhadap para pemimpin puncak akan merugikan sentimen bisnis di negara yang sangat bergantung pada investasi asing.