Seorang relawan Anies Baswedan yang mengklaim dirinya dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Zacky Anarul Huda, melakukan aksi penurunan bendera Partai Nasdem di Markas Pemenangan Timnas di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Zacky menurunkan bendera Partai Nasdem yang sebelumnya berada sejajar dengan tiga partai lain dalam Koalisi Perubahan, yaitu PKB, PKS, dan Partai Ummat.
Zacky menilai sudah ada gelagat dari Partai Nasdem untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu tercermin dari sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.
"Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka. Mereka bergabung, menurut berita bahwa Nasdem ini istilahnya sudah menerima hasil keputusan dan mereka mengucapkan selamat," kata Zacky.
Dirinya membantah penurunan bendera Nasdem dilakukan karena instruksi oleh pihak tertentu. Zacky menegaskan bahwa semua itu dilaksanakan atas inisiatifnya pribadi.
"Tanpa dikomando saya sendiri. Karena saya setiap aksi, setiap ada foto, baliho Jokowi, selalu saya hancurkan," kata Zacky.
Zacky menerangkan bahwa aksinya bukanlah yang pertama kali. Dia mengaku sejak 2014 dan 2019 telah menjadi pendukung Prabowo Subianto dan sempat membela sosok tersebut saat penolakan hasil Pemilu di Bawaslu.
"Sekarang dengan akal sehat, saya dulu 2014, 2019, saya membela Prabowo Subianto 08," kata dia.
Dia menuding bahwa Indonesia saat ini dipimpin oleh rezim komunis selama dua periode.
Hal itu dimaksudkan terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap memiliki haluan pemikiran pemerintahan terhadap komunisme.
"Indonesia dipimpin oleh rezim komunis selama dua periode. Saya betul-betul sangat prihatin. Dari saya dulu, selalu bela Islam sejak 2014, 2016, dan saya kena gas air mata di aksi 411," kata Zacky, dilansir Tirto.
-----
Yang juga membuat kecewa pendukung AMIN terhadap NasDem adalah pernyataan terbaru Surya Paloh terkaut Hak Angket yang dinilai tanda-tanda "masuk angin".
Paloh soal Hak Angket: Persatuan Nasional di Atas Kepentingan Pemilu
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mempertanyakan efektivitas hak angket yang didorong sejumlah fraksi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Paloh menyebut kekuatan fraksinya di DPR saat ini terbatas. Andai mendukung hak angket, dia menyebut, hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional setiap anggota dewan.
"Saya pikir saya harus katakan ini, dengan energi partai NasDem yang relatif masih amat terbatas, kalaupun NasDem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan," ucap Paloh dalam jumpa pers di kantor pusat partainya, Jakarta, Rabu (20/3) malam, usai pengumuman KPU.
"Pertanyaannya masih mungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh NasDem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi saat ini?" Imbuhnya.
Dia menyebut demokrasi Indonesia tak menganut asas musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Paloh karena itu masih mempertimbangkan jumlah suara jika fraksinya ikut mendorong hak angket.
Dia menyebut hak angket buka kali pertama diusulkan DPR. Namun dia mengaku heran hak angket untuk Pemilu 2024 terkesan sangat mendesak. Paloh menyebut hal penting bagi NasDem hingga saat ini tetap persatuan nasional.
"Tapi concern NasDem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan di mana saja. Persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri menurut saya," katanya.
Namun, dia mengaku tetap menyerahkan urusan hak angket sepenuhnya kepada setiap anggota dewan dari fraksinya di DPR. Di samping itu, Paloh mengaku akan menunggu langkah konkret dari PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR saat ini.
"Kami lihat dulu satu per satu, partai yang lebih besar dalam posisinya di DPR hari ini bukan NasDem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan," kata Paloh, seperti dilansir CNNIndonesia