Ingat Ribka Tjiptaning? Dulu Tuduh Pemerintah Bisnis Antigen dan PCR, Kini Terancam Gagal ke Senayan

 

Ingat Ribka Tjiptaning anggota DPR RI sempat viral setelah menyatakan menolak vaksin Covid-19?

Ribka Tjiptaning kembali bertarung sebagai caleg pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Ribka maju bertarung di Daerah Pemilihan (Dpail) Jawa Barat IV lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ribka Tjiptaning adalah anggota DPR RI fraksi PDIP yang menuai banyak kontroversi.

Pada 2024, Ribka Tjiptaning kembali bertarung.

Perolehan suara 16.141 suara dari total suara PDIP 39.457 suara.

Ada enam caleg DPR RI Dapil Jawa Barat IV dipastikan lolos ke senayan.

Dari keenam caleg itu, empat dari keenam caleg tersebut merupakan incumbent dan dua diantaranya wajah baru.

Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan di tingkat Kota dan Kabupaten Sukabumi, enam caleg DPR RI yang berhasil lolos ke senayan itu yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra, Dewi Asrama dari Partai Golkar, kemudian drh Slamet dari PKS, lalu Desy Ratnasari dari PAN.

Selanjutnya caleg DRP RI wajah baru yang turut mewakili suara rakyat Sukabumi adalah Zainul Munasichin dari PKB, dan Iman Adinugraha dari Partai Demokrat.

Sementara dua incumbent yang tumbang pada Pileg 2024 ini ada Ribka Tjiptaning dari PDI Perjuangan dan Mohamad Muraz dari Partai Demokrat.

Perolehan suara kedua incumbent ini kalah tipis pada perhelatan Pemilu 2024.

Adapun perolah suara yang diraih oleh Heri Gunawan di Kota Sukabumi sebesar 14.201.

Sedangkan perolehan suara di Kabupaten Sukabumi mencapai 77.457, sehingga total suara pribadinya mencapai 91.748 suara.

Sementara untuk perolehan suara sah partai dan calon legislatif dari Partai Gerindra Kota dan Kabupaten Sukabumi mencapai 282.802.

Kemudian perolehan suara Dewi Asmara di Kota Sukabumi mencapai 11.660 suara lalu di Kabupaten Sukabumi 111.556 suara.

Total suara sah Partai Golkar dan caleg 236.953 suara.

Lalu Slamet Kabupaten Sukabumi meraih 22.448, di Kota Sukabumi 3.707, total suara sah caleg dan parpol mencapai 217.295 suara.

Kemudian Zainul Munasichin di Kabupaten Sukabumi mencapai 61.385 suara, di Kota Sukabumi 2.395 suara.

Total suara sah caleg dan partai politik 191.879 suara.

Selanjutnya, Iman Adinugraha di Kabupaten Sukabumi meraih suara 66.332 sementara di Kota Sukabumi meraih suara 1.553.

Total suara sah caleh dan parpol 139.425 suara.

Terakhir perolehan suara Desy Ratnasari di Kabupaten Sukabumi mencapai 58.988 di Kota Sukabumi mencapai 19.306.

Total suara sah caleg dan parpol mencapai 112.429.

Harta kekayaan Ribka Tjiptaning anggota DPR RI sempat viral setelah menyatakan menolak vaksin Covid-19.

Hanya butuh setahun, Ribka Tjiptaning berhasil menambah harta kekayaanya berdasarkan LHKPN KPK.

Pada awal duduk di DPR RI pada 2016 lalu, harta kekayaan Ribka Tjiptaning Rp 973.252.876.

Pada tahun berikutnya, harta kekayaan Ribka Tjiptaning sudah mencapai Rp 2.858.406.395.

Namun pada tahun berikutnya, harta kekayaan berkurang ratusan juta.

Politisi PDIP sempat bikin heboh saat menyoroti vaksinasi akan menjadi alasan jual-jualan obat kepada masyarakat.

Tak hanya itu, Ribka Tjiptaning juga mengkritik pemerintah soal dugaan bisnis tes Antigen dan PCR.

Ia meminta sejumlah pihak agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan bisnis, termasuk PCR.

Ia bahkan menuding Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terlibat bisnis vaksin.

Bukan hanya itu, ia menyesalkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes Antigen dan PCR di wilayah Jawa dan Bali.

Menurutnya, dua wilayah itu memiliki mobilitas tinggi sehingga sangat bertolak belakang jika mewajibkan tes antigen dan PCR bagi warga.

"Yang mobilitasnya tinggi kan Jawa dan Bali tapi ya sudahlah karena peraturan seperti itu," kata Ribka usai menghadiri pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Daerah PDIP NTT di Kota Kupang, Senin (15/11/2021).

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning mengatakan Covid-19 seharusnya tak dimanfaatkan pemerintah untuk meraup keuntungan.

Ribka menganggap pemerintah hanya membuat alasan terkait potensi lonjakan Covid-19 demi menggencarkan tes PCR.

"Sebenarnya ini jangan dibuat alasan lagi sama pemerintah. Gara-gara libur Natal dan Tahun Baru, rakyat tidak disiplin maka ditemukan virus MU dan MZ, akhirnya kita harus ada lagi APD, pakai masker, PCR," kata dia.

Ia menuding adanya dugaan bisnis PCR ini melihat latar belakang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter.

Budi diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

"Dari dulu kan aku sudah tebak soal itu. Menteri Kesehatan ini kan mantan wakil menterinya Erick Thohir (menteri BUMN).

Ditaruh jadi menteri kesehatan, padahal dia itu bukan dokter. Dia ekonom dan ahli nuklir, kenapa dipaksakan jadi menteri kesehatan," ujar Ribka.

"Kan ada bisnis-bisnis itu yang dulu aku teriakin di situ. Harusnya pemerintah tahu, janganlah berbisnis sama rakyat yang aku ingatin terus.

Negara tidak boleh berbisnis sama rakyatnya, itu yang aku selalu bilang," sambung Ribka.

Kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai menyelidiki dugaan kasus PCR senilai Rp 27 triliun oleh sejumlah pejabat negara.

Dalam sambutannya pada acara pelantikan Baguna Daerah NTT, Ribka juga mengkritisi penggunaan vaksin Sinovac yang telanjur dibeli pemerintah Indonesia.

Menurut dia, vaksin itu tidak digunakan di China, tapi malah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

"Saya cek teman teman di China, mereka bilang kami tidak pakai Sinovac tapi Sinopharm dan Presiden Xi Jinping pakai vaksin Pfizer.

Sinovac tidak dipakai di China tapi malah dipakai di Indonesia. Kasihan bangsaku jadi bahan percobaan semua," ucapnya.

Akibat kritikannya itu, Ribka mengaku dipindahkan dari Komisi IX DPR RI ke Komisi VII DPR RI.

"Itu risiko pekerjaan saya dan saya yakin suatu saat akan terbukti kebenarannya," ujar dia.

Kabarnya Kini

Setelah dipindahkan ke ke Komisi VII DPR RI, Ribka Tjiptaning sudah jarang tersorot.

Justru beberapa waktu lalu, anak Ribka Tjiptaning Proletariyati, Riyo Kristian Utomo, yang menjadi sorotan karena tudingan bisnis obat.

Sosok Riyo Kristian yang disebut terlibat bisnis obat terapi Covid-19, Ivermecti.

Riyo Kristian dan sang ibu Ribka Tjiptaning.

Riyo ketahuan setelah sang ibu, Ribka bersikeras tolak vaksin Covid-19.

Tudingan ini bermula saat Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19.

Satu di antara nama yang disebut ICW adalah Riyo Kristian.

Lantas, siapakah Riyo Kristian Utomo?

Dikutip dari Kompas.com, Peneliti ICW, Egi Primayogha, mengungkapkan nama Riyo tak tercatat dalam akta PT Harsen Laboratories.

Namun, dalam berbagai pemberitaan, Riyo mengaku sebagai Direktur Pemasaran PT Harsen.

"Dia tidak tercatat dalam akta perusahaan PT Harsen Laboratories, tapi dalam berbagai pemberitaan dia diketahui sebagai Direktur Pemasaran atau Direktur Marketing PT Harsen," kata Egi, Kamis (22/7/2021).

Mengutip Tribunnews, Egi mengatakan, Riyo merupakan anak anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning.

Sama seperti sang ibu, Riyo juga kader PDIP.

Egi mengatakan, Riyo menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan.

"Riyo merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan," ungkap Egi, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut, Egi menyebut Riyo pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan pada Pemilu 2014 silam.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Pemilu 2014, Riyo termasuk dalam deretan calon legislatif di Daerah Pemilihan Banten 7 yang meliputi Kota Tangerang Selatan.

Namun, Riyo gagal kala itu.

Ia kemudian menjabat sebagai tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada Januari 2021 lalu, nama Riyo sempat ramai dibicarakan warganet Twitter.

Kala itu, foto diduga dirinya menggunakan twibbon "Saya Siap Divaksin", beredar.

Diduga putra Ribka Tjiptaning, Riyo Kristian Utomo. ((Tangkap layar Twitter))
Padahal, saat itu sang ibu, Ribka, terang-terangan menolak vaksin Covid-19.

Tak hanya itu, nama Riyo sempat disebut Presiden Direktur PT Harsen Laboratories, Haryoseno, dalam permohonan maafnya terkait Ivermectin.

Dikutip dari Kompas.com, Haryoseno meminta maaf atas sejumlah pelanggaran, termasuk menggiring opini masyarakat awam membeli Ivermectin tanpa resep.

"Kami Direksi PT Harsen Laboratories memohon maaf yang sebesar besarnya kepada Badan POM RI, dimana dalam berbagai media massa Sdr Sofia Koswara, Iskandar Purnomo Hadi, dan dr. Riyo Kristian Utomo yang menyebut diri masing-masing sebagai Vice President, Direktur Komunikasi, dan Direktur Marketing PT Harsen Laboratories, telah menggiring opini masyarakat untuk melakukan pengobatan Covid-19 sendiri, dan mengakibatkan masyarakat membeli lvermax12 tanpa resep dan pengawasan dari dokter," demikian bunyi paragraf pertamanya yang termuat di Harian Kompas edisi Minggu (18/7/2021).

Ribka Tjiptaning Juga Terseret

Masih mengutip Kompas.com, ICW juga menduga ada keterlibatan Ribka Tjiptaning dalam bisnis Ivermectin.

ICW diketahui menemukan video amatir yang merekam momen Ribka sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana, menerima bantuan dari PT Harsen Laboratories.

"Nah ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran Ribka sejauh ini dalam hal Ivermectin, dan lebih jauh ada peran PDIP di situ."

"Apakah Ribka berjalan untuk kepentingan parpol atau kepentingannya sendiri?" papar Peneliti ICW, Egi Primayogha, Kamis.

"Namun apapun itu, Ribka tetap tercatat sebagai anggota PDIP dan dia punya jabatan di situ."

"Sehingga apapun yang dia lakukan tidak bisa dilepaskan dari PDIP," imbuhnya.

Disisi lain, Ribka secara tegas membantah tuduhan tersebut.

Ia mengaku tak mengenal PT Harsen.

Tak hanya itu, Ribka juga mengaku tak tahu adanya bantuan sembako dan alat kesehatan dari PT Harsen untuk PDIP.

"Saya tidak pernah tahu," kata dia.

Harta kekayaan berdasarkan LHKPN 2021:

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIBKA TJIPTANING
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 35424 II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.303.898.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/260 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 262.470.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 368.508.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 740 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.672.920.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 136.936.243

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.597.034.243

III. HUTANG Rp. ----

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews

Baca Juga