Din Syamsudin Ikut Demo di DPR, Sebut Jokowi Sumber Masalah dan Harus Dimakzulkan

 

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sumber masalah bangsa. Hal itu sehubungan dengan dugaan Jokowi ikut campur dalam kecurangan Pilpres 2024.

Hal itu Din sampaikan saat menghadiri aksi demonstrasi bersama massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3).

"Sumber masalah, sumber masalah bangsa adalah presiden, maka presiden tersebut layak dimakzulkan," ujarnya di hadapan massa aksi.

Oleh karena itu, ia menyebut bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan saat ini mesti terus dilakukan hingga tuntutan terkait pemakzulan Jokowi sebagai presiden dapat terjadi.

"Kita datang terus menerus,baik dalam bulan Ramadan ini aksi-aksi yang lebih besar lagi," tegas Din Syamsudin.

Ia meyakini bila massa demonstrasi yang datang melebihi satu juta orang, maka akan sulit untuk negara mengendalikan dan dapat membuat tuntutan masaa diwujudkan.

"Kita datang sebanyak-banyaknya, sampai yang apa kita segala laksanakan tercapai yaitu, runtuh dan tumbanhnya rezim yang melakukan kejahatan konstitusional," tandas Din.

Sebelumnya, polisi melakukan penutupan jalan di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi, Selasa (19/3) sore ini. Hal itu sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Diketahui aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI itu dilakukan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya hingga mendorong hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas, untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi sedang dialihkan sampai waktu yang tidak ditentukan," tulis akun Instagram @tmcpoldametro, Selasa (19/3).

Oleh karena itu, pengguna jalan yang hendak melalui Jalan Gatot Subroto atau area depan Gedung DPR/MPR RI diminta mengambil jalan alternatif lain.

Sumber Berita / Artikel Asli : jawapos 

Baca Juga