Akhirnya Pengadilan Rakyat Dimulai, BEM Unpad Sorot Hak Angket Lambat, Minta BEM Lain Beraksi Juga

Aksi Pengadilan Rakyat dimulai. Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjajaran (Unpad) yang memulai Pengadilan Rakyat tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Rakyat mengutarakan dosen dan guru besar di UGM untuk merespons dugaan kejadian Pemilu 2024.

Terbaru, BEM Unpad bakal menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3/2024).

Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza mengatakan, aksi tersebut diberi tema 'Pengadilan Rakyat'.

Tak hanya BEM Kema Unpad, Fawwaz menyebut, acara ini rencananya akan diikuti seluruh mahasiswa se-Jawa Barat.

“Aksi nanti juga akan melibatkan Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya, tema kami adalah untuk keadilan rakyat di rezim pada saat ini khususnya pada Presiden Joko Widodo,” ujarnya ditemui di Sekretaris BEM Kema Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (17). /3/2023).

Ia mengaku konsolidasi sudah berlangsung selama dua kali dengan mahasiswa pelbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Menurutnya, aksi tanggal 18 besok bukan merupakan puncak, namun pemantik bagi mahasiswa di provinsi lain, seperti Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua.

“Kita akan berangkat ke Jakarta dan kemungkinan besar kita akan mencoba ada aksi di Bandung setelah itu kita coba koordinasi dengan wilayah lain yang mana nanti kita akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta,” ujarnya.

Fawwaz mengungkapkan, ada beberapa hal yang disampaikan BEM Kema Unpad terhadap rezim Jokowi.

Ia memandang Istana sudah penuh dengan kengerian, bahkan penuh dengan intrik politik serta kepentingan politik.

“Kita melihat kemarin bansos dipolitisasi kita juga melihat rezim ini mengotak-atik banyak hal, dan demokrasi sedang direduksi dan ditambah diperparah rakyat sedang menjerit karena harga bahan pokok sedang naik,” tuturnya.

Ia melihat, tidak ada itikad baik atau mitigasi dari pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu yang tengah beredar di masyarakat.

"Padahal masyarakat sudah menjerit kesakitan. Oleh karena itu kami melihat ini dan mencoba mengkomunikasikan dan mengaudiensikan tapi memang tidak ada itikad baik dari pemerintah," ungkapnya.

Fawwaz beranggapan, tak bergemingnya pemerintah merupakan sinyal bahwa mahasiswa harus turun ke jalan untuk kembali mengingatkan pemerintah.

"Sehingga kami turun ke jalan dengan menggunakan aksi massa merupakan satu-satunya jalan untuk kami lakukan karena pemerintah sudah tidak ingin mendengarkan kami lagi," beber dia.

Sorot DPR

Menghadapi situasi nasional terutama pasca-pemilu, tak sedikit masyarakat atau mahasiswa yang berharap pada hak angket yang rencananya akan digulirkan beberapa fraksi partai politik di legislatif.

Namun, sambung dia, legislator cenderung terlambat menggulirkan hak angket.

Hak angket itu ingin betul-betul dilakukan seharusnya sudah dilakukan dari tahun kemarin.

Karena banyak pelanggaran yang dilakukan rezim atau eksekutif sudah banyak terlampau,” ucapnya.

Dia menilai, tahun ini banyak terjadi pembangkangan konstitusi, mulai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Udang-Undang Dasar (UUD).

“Tapi sepertinya DPR tidak melakukan pengawasan dengan benar.

Oleh karena itu apabila lembaga-lembaga formal seperti DPR dan DPRD tidak dapat bekerja dengan baik, maka kami mahasiswa dan masyarakat akan siap menjadi orang yang mengawasi pemerintah dan menuntut kepada pemerintah itu sendiri,” ungkapnya.

“Oleh karena itu kami bertekad untuk membuat Pengadilan Rakyat untuk mengadili rezim pada saat ini,” tutupnya.

Zainal Arifin Mochtar Dorong Pengadilan Rakyat

Dugaan situasi Pilpres 2024 terus disuarakan. Kali ini datang dari Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar yang mendorong adanya Pengadilan Rakyat.

Sebelumnya, muncul wacana mengungkapkan hak angket untuk mengusut hipotesis keadaan Pilpres 2024. Namun, hingga kini wacana hak angket tersebut terkesan jalan di tempat.

Yang terbaru, Zainal Arifin Mochtar sepanjang perlunya gerakan pengadilan oleh rakyat untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini.

Seruan itu disampaikan dalam acara gerakan Kampus Menggugat di Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (12/3/2024).

Perwakilan dari sejumlah universitas juga hadir dalam acara ini. Tak hanya Zainal Arifin Mochtar, Wakil Rektor UGM Arie Sudjito juga terlihat hadir.

Ia pun sempat menyampaikan orasi dalam acara tersebut, begitu pula dengan Guru Besar Psikologi UGM Prof Koentjoro.

Kemudian, seniman Butet Kartaredjasa hadir pula mengenakan pakaian berwarna merah jambu.

Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengingat kembali etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama lima tahun terakhir.

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews