TPN: Pangkat Jenderal Prabowo Transaksional Buat Hapus Stigma Pelanggar HAM?

 

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud dan penasihat senior LAB45, Jaleswari Pramodhawardani, mengungkapkan ada dua konteks yang dapat dibaca dari penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan yang diterima Menhan Prabowo Subianto.

Dari konteks politik, Jaleswari mengatakan ada preferensi politik karena Presiden Jokowi condong mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran di Pilpres 2024.

"Dari premis ini muncul pertanyaan besar, apakah penganugerahan ini memiliki tujuan pragmatis dan transaksional, misalnya untuk menghapus stigma pelanggar HAM yang melekat di penerima?" kata Jaleswari dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/2).

Menurut mantan Deputi V KSP itu, pertanyaan tersebut relevan karena secara prosedural hukum ada justifikasi yang dapat dicari.

"Namun dari segi substansi hukum, seperti keadilan atau kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat tertentu, apakah dapat terjawab?" ujarnya.

Kemudian dari konteks konsekuensialis, penganugerahan pangkat itu dinilainya akan menjadi beban baru untuk Prabowo.

Dengan pangkat baru ini, Prabowo perlu membuktikan bahwa dia memang peduli HAM dan mampu mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan para keluarga korban.

"Bukan jawaban politis sekadarnya di publik seperti selama ini, tetapi masuk ke dalam ranah pro justitia oleh lembaga resmi seperti Komnas HAM. Sehingga penganugerahan kehormatan bintang empat itu valid dan layak," tuturnya.

"Jika tidak, saya khawatir pola yang dapat dipersepsikan transaksional seperti ini justru akan menciptakan demoralisasi terhadap kebanggaan capaian tertinggi para panglima dan komandan di TNI," pungkasnya.

Presiden Jokowi menyematkan langsung tanda pangkat bintang atau jenderal kehormatan untuk Menhan sekaligus capres 02 Prabowo Subianto. Penyematan ini dilakukan di sela Rapim TNI-Polri 2024.

Sumber Berita / Artikel Asli : kumparan