Penolakan Sri Mulyani terhadap posisi Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo menjadi sorotan tajam, mengguncang stabilitas APBN Indonesia.
Menurut pengamat politik terkenal, Rocky Gerung, hal ini menandakan potensi perubahan pandangan ekonomi dan kebijakan penghematan.
Rocky Gerung, dalam kanal YouTube resminya, mengungkapkan.
"Penolakan Sri Mulyani sebagai Menkeu Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa ada perubahan paradigma terhadap pengelolaan ekonomi, terutama dalam konteks penghematan yang dikenal dari era Jokowi."
Gerung menyoroti kemungkinan pergeseran fokus ekonomi dari barat ke timur, khususnya melibatkan hubungan dengan Cina.
"Prabowo harus beralih pandangannya dari barat ke timur, misalnya ke Cina. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak bisa menjadi autarki, dan ini menjadi tantangan besar," tegas Rocky Gerung.
Pengamat tersebut juga mencermati bahwa Sri Mulyani dikenal sebagai pejabat yang cermat dalam penghematan, meskipun mendapat tekanan dari pemerintah sebelumnya.
Namun, dalam rezim Prabowo, Rocky Gerung memprediksi kemungkinan terjadi pergeseran dalam kebijakan ekonomi yang dapat memicu ketegangan politik.
"Prabowo harus berpikir ulang dalam penggunaan fasilitas Bank Dunia dan tidak mengandalkan Sri Mulyani yang dikenal sangat pelit. Ini bisa menimbulkan konflik, terutama terkait anggaran yang digunakan untuk mobilisasi ide, seperti program makanan gratis," ujar Gerung.
Rocky Gerung juga menyoroti potensi gangguan dari partai-partai lain dalam kabinet Prabowo, seperti PDIP, Nasdem, dan PKS.
Dia mencermati bahwa kemungkinan perubahan postur APBN akan menjadi sumber perselisihan di dalam kabinet, terutama terkait dengan proyek-proyek yang dijanjikan sebelumnya.
"Prabowo harus melakukan penghematan, namun masih ingin memenuhi janji-janji proyek. Ini akan menjadi permainan yang sulit, terutama jika pertentangan internal semakin memanas," tambah Gerung.
Pengamat politik ini juga memberikan catatan bahwa pertarungan antara Prabowo dan Jokowi masih akan terus berlanjut dalam menentukan postur anggaran dan kebijakan pemerintahan.
Dengan adanya tuntutan terkait kecurangan dalam pemilu, persaingan politik di tingkat elite diperkirakan akan semakin intens.
"Pertarungan ini bukan hanya soal Prabowo versus Jokowi, tapi juga soal stabilitas APBN dan kebijakan ekonomi yang akan memengaruhi rakyat. Ini adalah babak baru dalam politik Indonesia," pungkas Rocky Gerung.