Isu bahwa Pilpres 2024 curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) agaknya memang bukan isapan jempol belaka.
Pasalnya, Jaga Pemilu membongkar adanya keterlibatan aparat, lembaga dan sistem pola kecurangan pada Pilpres 2024.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), Rusdi Marpaung dari Jaga Pemilu mengungkap, berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya dari berbagai daerah di Tanah Air, pelaku pelanggaran Pilpres terbesar adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU, yakni 41%.
"Diikuti KPPS sebesar 33%," katanya.
Pelanggaran juga dilakukan oleh Paslon peserta Pilpres 2024 (3%), KPU (2%) dan KPUD (2%).
Terkait dugaan jenis pelanggaran, Jaga Pemilu mencatat pelanggaran administrasi menduduki peringkat teratas dengan 47%, disusul pelanggaran hukum lainnya (31%), pelanggaran kode etik (7%).
Dugaan pelanggaran lain yang dicatat Jaga Pemilu adalah mark up perolehan suara untuk salah satu Paslon (25%), tidak boleh mencoblos (11%) dan politik uang/imbalan (9%).
Mark up untuk Paslon yang lain tercatat hanya 2%.
Seperti diketahui, Paslon yang diduga mendapat mark up perolehan suara luar biasa adalah Paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, sehingga perolehan suaranya di Sirekap melejit hingga 58%.
Mark up diketahui karena banyak perolehan suara 02 yang melampaui batas maksimal pemilih di tiap TPS, yakni 300.
Seperti diketahui, TSM merupakan kecurangan yang melibatkan struktur penyelenggara Pemilu, seperti KPU, dilakukan secara tersistem dan dilakukan secara terus menerus.
Okky Mandasari dari Omong-omong Media menegaskan bahwa Pilpres 2024 memang TSM, karena dilakukan sejak sebelum hari H Pencoblosan pada 14 Februari 2024, tapi juga melibatkan KPU dan sistemny sebagaimana terlihat pada Sirekap.
"Kecurangan Pemilu tidak hanya terjadi pada hanya H, tapi TSM jauh sebelum hari H. Bahkan seminggu sebelum hari p ncoblosan, otoritas lingkungan seperti lurah, RT, RW, Polisi terlibat untuk memenangkan Paslon tertentu," katanya. (rhm)