Kabinet Jokowi Tanpa Penyeimbang, Mundurnya Mahfud Bikin Oligarki Makin Langgeng

Mahfud MD menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Keputusan ini dinilai bakal melanggengkan kekuasaan oligarki.

Setelah Mahfud mundur, nyaris tidak ada lagi menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf menjadi penyeimbang. Ini bakal menguntungkan pasangan calon Prabowo - Gibran. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga berpihak kepada pasangan capres-cawapres nomor urut dua ini.

Sejumlah menteri juga sudah manut dengan pilihan Jokowi. Misalnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah terang-terangan mengikut Presiden Jokowi. Sementara sejumlah menteri dari PDIP kini memilih bungkam. Mereka terkesan cari aman.

Ini rawan kepentingan, sebab mereka tidak mundur dari jabatan menteri. Mereka masih leluasa menggunakan anggaran negara untuk melakukan kampanye. Termasuk program-program bantuan sosial rawan disalahgunakan.

Selama ini pasangan Prabowo - Gibran yang paling identik dengan Jokowi, sebab visi misinya melanjutkan program Jokowi - Ma'ruf. Apalagi Gibran adalah putra Jokowi.

Analis politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto, menilai sikap Mahfud MD mundur dari kabinet karena ia mulai merasa konflik kepentingan makin nyata. Kemudian posisinya sebagai Menkopolhulkam, sekaligus sebagai cawapres yang tidak mengusung keberlanjutan.

Tentu kata Luhur, atmosfer kerja di kabinet Jokowi-Ma'ruf ini berubah pasca perubahan sikap politik Jokowi. "Partai-partai koalisi Gama (Ganjar-Mahfud) di kabinet tentu merasakan hal yang sama," kata Luhur, Rabu, 31 Januari.

Apalagi Jokowi semakin show force mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran. Jokowi terlihat semakin terang-terangan.

Soal lain adalah soal-soal etika, yang juga menjadi isu utama pasangan Ganjar-Mahfud. Tentu Mahfud kata Luhur, juga menyadari betul sulitnya menghindari pemanfaatan fasilitas jabatan yang melekat dalam kerja-kerja politiknya.

Variabel efek elektoral bukan pertimbangan utama untuk mundur dari kabinet. Sama halnya dengan ketika tetap berada di kabinet.

"Pengaruhnya hanya bahwa sikap mundur itu semakin menguatkan pilihan pendukung Gama yang menemukan konsistensi dan integritas Mahfud," terang Luhur.

Sementara itu, Mahfud MD mengatakan, pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam sebenarnya telah dibicarakan sejak dirinya diusung sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, Mahfud telah menemui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dari pertemuan itu, Mahfud telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Mahfud ingin bertemu langsung dengan presiden, karena dia ingin mundur secara baik-baik. Sebab, dia diangkat secara baik, dan tidak ingin muncul kesan ‘tinggal gelanggang colong playu’.

Tokoh asal Madura itu mengatakan, Di sisi lain, pengunduran dirinya juga telah disepakati bersama dengan pasangan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting.

Para partai pendukung dan TPN, kata Mahfud, mendukung sepenuhnya keputusan itu. “Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” katanya.

Mahfud berharap pengunduran dirinya bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar pilpres berjalan adil dan jujur. Dia sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik.

Pengunduran diri Mahfud langsung mendapat tanggapan dari istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa Jokowi sebelumnya pernah menyebut akan menghargai keputusan Mahfud.

“Jadi itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Jadi Presiden sangat menghargai keinginan itu,” ungkapnya.

Mahfud memang menyatakan ingin bertemu dengan Jokowi sebelum mundur. Tujuannya untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung. Menurut Ari, langkah Mahfud ini harus dihormati.

"Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati ketika beliau ditunjuk oleh presiden menjadi menkopolhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat,” bebernya. (mum-wid/dir)

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar