JK: Malu Kita Presiden Bagi Beras, Itu Kan Tugas Camat

 

Aksi Presiden Jokowi yang membagikan bansos atau beras Bulog belakangan ramai-ramai dikritik sejumlah pihak.

Giat Jokowi yang juga kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran itu pun dinilai politisasi bansos.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan seharusnya bagi-bagi bansos bukan dilakukan presiden, melainkan menteri hingga camat.

"Kan malu kita," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

JK lalu menyinggung Jokowi yang sempat membagikan beras di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu, Jokowi ditemani Erick Thohir bagi bansos kepada sopir ojol.

"Itu tugasnya Mensos, tugasnya camat," sambung dia.

JK mengingatkan, presiden punya tugas kenegaraan yang lebih penting. Selain itu, ia menilai bansos juga efektif bila dibagikan lewat pos.

"Nanti melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh. Kita dipilih mimpin. (Tugasnya) lebih tinggi dari itu (bagi bansos). (Tugasnya) lihat dunia bagaimana, Indonesia bagaimana," tandas dia.

Presiden Jokowi getol membagikan berbagai jenis bansos di berbagi daerah di Indonesia. Terakhir, Jokowi sepekan 'berkantor' di Jawa Tengah dan DIY.

Jokowi kerap ditemani sejumlah menteri, seperti Mendag Zulkifli Hasan saat membagikan bansos. Tapi tak ada lagi sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, padahal itu tupoksi kementeriannya.

JK: Bansos Kantor Pos Aja, Tak Perlu Presiden

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) ikut mengkritik Presiden Jokowi yang belakangan kerap membagikan bansos bersama menteri dari Koalisi Indonesia Maju. Ia tak heran apabila aksi Jokowi itu dinilai sebagai politisasi bansos.

Menurut JK, bansos sebetulnya cukup disalurkan lewat pos.

"Ya, mau bilang apa juga, kesannya seperti itu (ada politisasi). Pertama, bansos itu kalau menurut saya kantor pos saja, enggak perlu presiden," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

"Menteri pun waktu itu, saya dulu bansos pertama saya yang bikin, kalau BLT (pas) saya wapres. Ya itu lewat kantor pos aja. Itu paling efektif. Tidak perlu presiden," imbuh dia.

JK lalu bicara harapan pemimpin Indonesia lebih baik. Ia mencontohkan, jangan sampai pemimpin Indonesia tak mau mendengar masukan masyarakat, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Ya kita harap Indonesia baik, yang paling pokok pemimpin memahami rakyatnya. Jangan kayak Netanyahu, seperti itu lah," tandas dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : kumparan

Baca Juga