Belakangan ini, harga beras di pasaran mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi yakni rata-rata Rp.15.175 per kilogramnya yang berpotensi menyumbang inflasi terhadap volatile food.
Tingginya harga beras ini menuai protes dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu atau akrab disapa Said Didu mengatakan jika permasalahan ini, Menteri keuangan (Menkeu) harus ikut bertanggungjawab.
Said Didu menyebut bahwa sebagai Menteri Keuangan, sudah seharusnya Sry Mulyani turut bertanggung jawab karena berperan sebagai pelaksana keinginan presiden untuk menyalurkan Bansos.
“Ibu Menkeu yth, ibu harus ikut bertanggungjawab karena ibu sebagai pelaksana keinginan politik bansos presiden berupa: Mengalihkan anggaran untuk tambahan bansos tanpa persetujuan DPR.
Mempercepat penyaluran bansos langsung oleh presiden tanpa lewat Kemensos dan Pemda”, kata Said Didu dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada, Jumat 23 Februari 2024.
Harga Beras Kian Melambung Tinggi, Said Didu Minta Menkeu Ikut Bertanggung Jawab
![](https://primamedyagrup.files.wordpress.com/2024/02/image-3611.png?w=1024)
Stafsus Kemenkeu Disemprot Said Didu Usai Bahas Dana Pajak
Said Didu Nilai Jokowi 'Jago' Numpuk Utang Dibanding dengan Soeharto dan SBY
Terkait harga beras yang kian mahal, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa masalah ini perlu diwaspadai. Bukan tidak mungkin, kenaikan harga ini dapat memicu terjadinya inflasi.
“Hingga 21 Februari 2024, beras kita telah mencapai rata-rata harga di angka Rp 15.175 ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food”, kata Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN KiTa.
Saat ini, Kemenkeu telah mencatat hingga akhir Januari 2024 sumbangan inflasi terhadap volatile food Indonesia sudah berada di angak 7,2%. Untuk catatan dari awal tahun hingga saat ini kenaikannya mencapai 7,7%.
Kendati demikian, Menkeu menyampaikan jika kenaikan harga barang dalam negeri masih bisa dikendalikan atau dengan kata lain masih aman.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan catatan inflasi tahunan Indonesia yakni sebesar 2,57% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,19% pada Desember 2023 naik dari 102,55% pada Januari 2023. Angka ini masih rendah dibandingkan negara-negara lain.
“Inflasi domestik relatif terjada pada bulan Januari 2024 mencapai 2,57% (yoy). Namun demikian, tekanan harga beras perlu diwaspadai”, ujarnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah juga terus berupaya melakukan stabilisasi harga pangan terutama harga kebutuhan pokok seperti beras menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Pemerintah terus melakukan stabilisasi harga pangan, terutama beras menjelang Ramadhan dan Idul Fitri”, sambungnya.
Inflasi ini termasuk rendah dan masih terjaga hingga awal tahun, namun kewaspadaan terhadap kenaikan harga beras perlu dilakukan yang mencapai 7,7%.
“Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara maju maupun inflasi secara global. Dalam hal ini inflasi yang rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7 persen year to date”, kata Sri Mulyani.