Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ Ikut Turun Aksi Rawamangun Bergerak: Gerakan Kampus itu Otaknya Negara

 

Guru besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Hafidz Abbas, ikut turun dalam aksi mahasiswa dan sivitas akademika yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak). Gerakan aksi berjudul Rawamangun bergerak itu, disampaikan oleh Hafidz sebagai gerakan kampus yang berperan menjadi otak dari Negara.

"Ini lah suasana kampus, kampus itu otaknya negara. Kampus itu harus bersuara yang benar, mereka harus menikmati kebebasan akademik dan kebebasan intelektual," ujar Hafidz di lokasi, Rabu (28/2/2024).

Hafidz mengatakan, kampus bersuara berdasarkan suara dari masyarakat ilmiah. Ia menekankan tugas dari insan sivitas akademika adalah bersuara ketika ada masalah di masyarakat.

"Jika ada krisis seperti harga beras naik, kami insan sivitas akademika harus bersuara. Masyarakat menangis, masyarakat terancam pula masa depannya di negeri ini, pertikaian politik masih berlangsung. Jadi kampus ini jangan dicurigai (ditunggangi kepentingan politik) karena ini bentuk pengabdian kepada rakyat," terang Hafidz.

Hafidz menegaskan, aksi ini juga bentuk panggilan kepada insan sivitas akademika dari kampus-kampus di seluruh Indonesia.

"Suara kampus adalah suara kebebasan ilmiah, semoga suara ini didengar oleh seluruh rakyat Indonesia dan mungkin akan diikuti oleh kampus-kampus lainnya," tutur Hafidz.

Ia mengatakan, suara warga kampus harus didengar karena independensi dari para kaum pelajar yang murni demi rakyat.

"Suara akademik daripada warga kampus harus didengar karena mereka jernih dan independen. Mereka ini tidak ada ambis apa-apa, mereka masih kuliah dan belajar karena haus akan ilmu, karenanya mereka harus didengar," tegas Hafidz.

"Semoga suara mereka dapat membawa angin perubahan bagi bangsa ini," lanjut Hafidz.

Lebih lanjut, dosen sosiologi UNJ, Ubaedillah Badrun mengungkapkan tuntutan kegelisahan rakyat yang dinilainya sudah keterlaluan. Salah satunya adalah kenaikan harga beras hingga 10 persen.

"Kita menangkap bahwa masyarakat menginginkan harga beras itu turun karena itu membuat masyarakat menderita. Banyak peristiwa yang berdatangan cukup luas dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," tutur Ubaed.

Pengamat politik asal UNJ itu juga menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di Republik in. Ia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo.

"Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam," tegas Ubaed.

"Lalu pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya presiden Joko Widodo," lanjut Ubaed.

Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi.

"Ya saya kira kan kuncinya ada dua, Pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," jelas Ubaed.

Sumber Berita / Artikel Asli : Okezone