Dua pengamat politik kondang, Rocky Gerung dan Muhammad Qodari terlibat debat sengit soal wacana hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Debat yang terjadi antara Rocky Gerung dan Qodari soal Pemilu itu terjadi saat keduanya hadir sebagai narasumber di tayangan program Indonesia Lawyer Club (ILC) dengan tema "Diancam Hak Angket DPR, Kecurangan Pemilu Mau Diusut. Apa Buktinya?".
Dilihat dari tayangan program yang dipandu Karni Ilyas itu, tampak awalnya Rocky Gerung menyebut bahwa demokrasi di Pemilu 2024 telah dirusak oleh Presiden Jokowi.
"Kita mesti lihat bahwa pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi," kata Rocky, dikutip dari tayangan tersebut, Sabtu, 24 Februari 2024.
Mendengar pernyataan Rocky, Qodari pun langsung menyanggah dengan menegaskan bahwa sistem demokrasi di pemilu 2024 sama sekali tidak ada masalah.
Sebab, kata Qodari, mekanisme demokrasi di pemilu 2024 sudah berjalan seluruhnya dengan normal, seperti halnya di pemilu-pemilu sebelumnya.
"Dimana rusaknya? Partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon, ya dimana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dimana rusaknya?" ujar Qodari.
Rocky Gerung pun lantas menilai bahwa cara berpikir Qodari lah yang sesungguhnya rusak.
"Cara berpikirmu yang rusak," tegas Rocky.
Qodari lantas mempertanyakan kembali kepada Rocky dimana letak kerusakan sistem demokrasi di pemilu 2024. Menurutnya, pemilu bisa dikatakan rusak apabila partai politik tak bisa mengajukan calonnya.
"Dimana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon, calonnya cuma satu, ini calonnya ada tiga, partai politik bisa mengajukan calon masing-masing kan," tuturnya.
Menjawab hal itu, Rocky mengaku tak ada urusan dengan sistem formal demokrasi. Ia hanya mempermasalahkan perilaku Presiden Jokowi dalam proses demokrasi di pemilu 2024.
"Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu, yang saya mau terangkan adalah perilaku dari seorang presiden," kata Rocky Gerung.
"Jokowi dibesarkan oleh PDIP, lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. Jokowi merusak untuk menyelematkan dinastinya. Jadi apa yang dia rusak? Ide tentang demokrasi itu," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Rocky Gerung tersebut, Qodari pun menilai bahwa perbedaan pendapat di internal parpol merupakan hal yang biasa, seperti halnya Jokowi sebagai kader PDIP mendukung calon presiden yang berbeda dengan capres usungan partai berlambang moncong banteng tersebut.
"Perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja, jadi dimana merusaknya?. PDI Perjuangan bisa mengajukan calon seperti bagaimana seharusnya, soal kemudian calon yang diajukan oleh PDIP kalah yah itu pilihan masyarakat, itulah yang namanya demokrasi, itulah yang namanya pemilu," ujarnya.