Bantah Politisasi Bansos Gunakan DPR, Jokowi Dikritik Keras

 

Politisi Ferdinand Hutahaean mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membantah politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ferdinand mengatakan DPR hanya menyetujui anggaran untuk bansos bukan waktu pembagian, sedangkan Jokowi menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2024.

"Yang disetujui DPR adalah anggarannya bukan waktu pembagiannya. Kenapa dibagi jelang Pilpres? Sudahlah pak Jokowi, jangan pikir rakyat ini bodoh pak..!!" ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Sabtu (3/2).

Melansir dari Tempo, Presiden Jokowi membantah mempolitisasi bantuan sosial (bansos) yang dapat menguntungkan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan bahwa anggaran bansos untuk masyarakat sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga bukan berdasarkan keputusan eksekutif atau pribadi.

“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).

Untuk diketahui, masyarakat umum dan kubu lawan Prabowo-Gibran mengkritik pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi pada tahun politik karena ditenggarai akan berdampaik pada suara paslon nomor urut dua.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi menyebar bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun pada masa kampanye Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos BLT yang kini diberikan bertujuan untuk masyakat miskin sebagai mitigasi risiko pangan untuk beberapa bulan.

"Pemerintah memutuskan memberikan bantuan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujarnya dalam Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1) dikutip dari CNN Indonesia.

Airlangga menjelaskan bantuan BLT akan diberikan pemerintah selama tuga bulan, Januari, Februari, dan Maret 2024. Tapi berpotensi diperpanjang jika bermanfaat untuk warga miskin. "Itu untuk tiga bulan dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi," ujarnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : populis

Baca Juga