Dosen ilmu politik & international studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menjabarkan analisisnya terkait strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN. Umam menilai pelantikan AHY menegaskan posisi Jokowi.
"Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY," kata Umam dalam keteranganya, Rabu (21/2/2024).
Umam menilai AHY akan mendapat portofolio yang baik usai ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri.
Bukan tak mungkin, lanjutnya, kepemimpinan AHY akan berlanjut di pemerintahan presiden selanjutnya.
"Meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini," kata Umam.
"Pertama sebagai Menteri ATR dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU.
Hal ini akan menghapus semua cibiran tentang stempel 'tidak berpengalaman' yang selama ini di-stereotype-kan ke AHY," sambungnya.
Selain itu, Umam menilai momen ini sebagai akselerasi AHY di dunia politik.
Bahkan, lanjutnya, posisi AHY yang menggantikan Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI, akan menghapus bayang-bayang pangkat AHY sebelumnya.
"Adapun keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya.
Dengan kata lain, kehadiran Demokrat ini bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan," ujar Umam.
"Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," imbuhnya.