5 Dampak Program Makan Siang Gratis Prabowo, Mengerikan!

 

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengungkapkan 5 dampak program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan capres nomor urut dua Prabowo Subianto.

Jika Prabowo Subianto terpilih lalu menjalankan program makan siang dan susu gratis, maka dampak pertama adalah bertambahnya utang negara karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, impor pangan akan meningkat, ketiga kenaikan harga pangan, keempat adalah pengurangan anggaran untuk sejumlah subsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), dan terakhir peningkatan kekayaan pada pihak tertentu yang melaksanakan proyek makan siang gratis, dan diprediksi bukan rakyat kecil.

"Dampak program makan siang dan minum susu gratis. 1) menambah utang, 2) meningkatkan impor pangan, 3) menaikkan harga pangan, 4) mengurangi biaya subsidi pupuk, BBM, gas dan lain-lain. 5) meningkatkan kekayaan konco-konco sebagai pelaksana proyek," ungkap Said Didu, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (27/2).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

Program tersebut dipastikan akan berjalan meskipun pemerintah memprediksi defisit anggaran hingga 2,4 persen-2,8 persen.

"Terkait program (makan siang gratis) kita lihat defisit anggaran mencapai 2,4% - 2,8% itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintah mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin (26/2/2024), dikutip dari CNBC.

Program makan siang gratis, kata Airlangga, akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan diberikan kepada balita hingga ibu hamil, lalu dilanjutkan sampai tahap SMP hingga daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Terkait anggaran program tersebut masih dihitung oleh kementerian dan lembaga yang bersangkutan meski sudah ada data penerimanya. "Jumlah penerimanya sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya," kata Airlangga.

Data yang diambil berasal dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan, seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrasah hingga SMP 12,5 juta.

Dan pelaksanaan program tersebut, kata Airlangga, bisa dilakukan pada tahun 2025. "Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan," katanya.

Sumber Berita / Artikel Asli : populis