Pengamat politik Rocky Gerung, terkemuka, terungkap kritik pedasnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rocky Gerung menyoroti strategi kontroversial Jokowi yang menggunakan program bantuan sosial (Bansos) sebagai alat politik untuk mendukung putranya, Gibran, sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024.
"Sejarah akan mencatat bahwa pemilu di ujung masa Pak Jokowi ternyata hanya sebuah permainan makelar kekuasaan, bukan tindakan seorang negarawan".
Rocky Gerung menyatakan bahwa pemberian Bansos kepada rakyat seolah menjadi alat untuk membeli dukungan agar suara pada pemilu nantinya jatuh pada Jokowi.
"Rakyat diijon oleh duitnya sendiri, itu gila. Tidak ada dana presiden, hanya uang rakyat yang dimanfaatkan untuk menipu rakyat".
Ia menyebutnya sebagai taktik makelar kekuasaan yang memanfaatkan dana rakyat untuk tujuan politik pribadi.
Rocky Gerung menyoroti ironi bahwa dana presiden, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, justru menjadi instrumen untuk menipu rakyat.
"Bansos sebagai alat politik, memperlihatkan betapa busuknya strategi kekuasaan hanya untuk meneruskan legasi politik dinasti".
Ia menyatakan bahwa strategi ini memperlihatkan ketidaksempurnaan persiapan Jokowi, yang akhirnya memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan untuk mencapai ambisinya.
"Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk mencapai ambisinya. Itu kejam dan tidak etis".
RockyGerung juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, terutama terkait Bansos beras yang dijanjikan sebelum hari pencoblosan.
"Politik dirusak oleh presiden sendiri, negara dijadikan percobaan untuk menanam benih kekuasaan yang hanya bisa tumbuh melalui ambisi pribadi".
Ia menilai hal tersebut sebagai pameran kekuasaan dan festival politik yang merusak tatanan demokrasi.
"Penggunaan Bansos sebagai alat untuk mendukung Gibran menunjukkan kekacauan dan kekacauan berpikir dalam rezim ini".
Rocky Gerung mengkritik kebijakan ini sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan politik pribadi, yang menunjukkan busuknya strategi kekuasaan yang semata-mata untuk meneruskan dinasti.
"Rakyat tidak hanya menjadi saksi, tapi juga korban dari politik yang memanfaatkan uang mereka demi kepentingan politik pribadi".
Ia menegaskan bahwa rakyat seharusnya tidak menjadi korban dari ambisi politik yang tidak etis.
Rocky Gerung menyebut bahwa perubahan politik di masa depan harus mempertanggungjawabkan tindakan Sri Mulyani, menteri keuangan yang terlibat dalam alokasi dana tersebut.
"Sri Mulyani terpaksa menjadi kasir yang mengetahui ketidaksempurnaan kebijakan, namun tunduk pada perintah Pak Jokowi."
Rocky Mengatakan bahwa mencerminkan keprihatinan terhadap kemungkinan keterlibatan aparat negara dalam kepentingan politik yang dapat merugikan rakyat.