Food Estate Jokowi Dicap Gagal, Begini Penjelasan Pakar

 

Proyek lumbung pangan atau food estate yang kembali digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah jadi sorotan.

Terutama sejak masa perebutan dukungan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga saat ini periode jelang Pemilu 2024 dimulai.

Berulang kali, proyek ini disebut gagal. Baik secara gamblang oleh sosok capres maupun cawapres. Bahkan, proyek ini disebut sebagai kejahatan lingkungan.

Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebelumnya menyatakan bakal menghentikan proyek itu karena merugikan petani.

Dalam debat Cawapres hari Minggu malam (21/1/2024), Cak Imin dan Mahfud MD kompak mengkritik food estate yang merupakan proyek gagal.

Lalu bagaimana sebenarnya? Benarkah food estate gagal?

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bustanul Arifin mengatakan, proyek food estate memang belum menunjukkan keberhasilan.

Dia mengatakan, food estate adalah proyek intensifikasi lahan pertanian.

"Memang belum berhasil karena lahannya memang masih belum jadi. Konversi lahan dari bekas gambut atau hutan, nggak akan serta merta bisa dijadikan sebagai sentra produksi," ujarnya dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (22/1/2024).

"Jadi terserah mau dilanjutkan atau dihentikan dengan cara apa. Yang penting alternatif harus disediakan alternatif teknologi peningkatan produktivitas. Ini yang belum terdengar karena memang dalam debat semalam nggak terlalu dibahas," tambah Bustanul.

Dia pun bertutur soal proyek food estate era Presiden Soeharto.

Sebagai informasi, pada tahun 1990-an, Presiden Soeharto adalah yang mencanangkan program bernama Mega Rice Project.

Lewat kebijakan ini, Soeharto ingin mengubah rawa gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi tempat pengembangan produksi beras. Diproyeksikan ada sejuta lahan gambut yang bakal disulap.

"Sekitar tahun 2022 saya ke lahan food estate pak Harto yang di Kalteng, yang dikembangkan 25 tahun lalu. Terlihat di sana ada perubahan perilaku penggunaan teknologi. Artinya, perlu 25 tahun. Mungkin kita nggak sampai seperti itu, bisa dipercepat," katanya.

Di sisi lain, dia menambahkan, food estate memang perlu dievaluasi untuk perbaikan.

Dengan begitu, food estate tidak jadi proyek yang hanya disebut memicu deforestasi atau menyebabkan degradasi lahan dan merusak hutan.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia

Baca Juga