Persoalan pelanggaran HAM dan dinasti politik, menjadi tema besar mimbar bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tenggara (Amara), di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari.
Mahasiswa yang berasal dari Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Lakidende, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Universitas Mandala Waluya, dan STIMIK Bina Bangsa serta perwakilan masyarakat, kompak mengenakan topeng dan membawa pamflet "Lawan Politik Dinasti, Tolak Pelanggar HAM".
Koordinator aksi Mimbar Demokrasi Ardyanto, menegaskan bahwa gerakan ini murni dari mahasiswa dan rakyat karena melihat kondisi negara dan bangsa yang tidak baik-baik saja sekarang ini.
Ardyanto mengatakan, Pilpres 2024 saat ini mempertontonkan secara gamblang persoalan politik dinasti. Terutama, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.
"Mahasiswa dan Rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari resesi demokrasi," ujar Ardyanto dalam keterangannya, Rabu (6/12).
Melihat kondisi itu, lanjutnya, Amara mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.
Pertama, kata dia, menolak politik dinasti. Kedua, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Ketiga, selamatkan demokrasi dari oligarki dan tirani.
"Terakhir, tegakkan keadilan hukum tanpa intervensi," tandasnya.