Polisi Datangi Pentas Teater Butet Kertaredjasa Minta Penyelenggara Teken Surat Pertunjukan Tak Bahas Politik

 

Polisi mengintimidasi seniman saat berkarya dilaporkan seniman, cerpenis, pelukis Agus Noor.

Saat bersiap menggelar pentas Musuh Bebuyutan di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, TIM, Jakarta. Agus bersama Butet Kertaredjasa didatangi petugas kepolisian sektor Cikini.

Polisi meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik. “Bagi kami itu intimidasi,” kata Agus Noor dihubungi, Senin, 4 Desember 2023. Agar pertunjukan tetap berjalan, staff Butet menandatangani surat tersebut.

Surat mencantumkan komitmen penanggungjawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya.

Dalam pertunjukan Butet menceritakan yang dialaminya di atas panggung. Bagi Butet kejadian ini pertama kali terjadi sejak 1998.

Lakon Musuh Bebuyutan sendiri pertunjukan ke 41 untuk komunitas panggung yang berjuluk Indonesia Kita. “Keren. Selamat datang Orde Baru,” kata Butet di atas panggung.

Agus Noor menyayangkan intimidasi itu yang serupa dengan situasi saat Orde Baru. Intimidasi itu baru pertama kali setelah Indonesia Kita selama 41 kali.

“Kami seperti dejavu, persis Orde Baru,” kata dia. Agus menduga intimidasi itu terjadi karena di sana ada kehadiran Calon Wakil Presiden, Mahfud MD.

Menurut Agus kehadiran Mahfud dalam acara itu sama seperti penonton lainnya atau bukan undangan khusus. Mahfud yang sering menonton pentas Indonesia Kita datang 15 menit setelah pertujukan dimulai. “Kami tidak beri panggung untuk Pak Mahfud,” ujar Agus.

Juru Bicara Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN, Billy David meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait adanya dugaan intimidasi yang dialami oleh seniman Butet Kertaradjasa saat pentas teater di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

"Kita lihat perlu mendorong penjelasan dari Pemprov DKI," kata Billy kepada wartawan di Rumah Perubahan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023)

Sumber Berita / Artikel Asli : tv one

Baca Juga