Jokowi Disebut Marah Saat KPK Usut Kasus Korupsi e-KTP, Berikut Deretan Kemarahan Jokowi Lainnya

 Perbincangan soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah kembali mencuat hari-hari ini.

Topik tersebut muncul setelah Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Rahardjo mengakui pernah dimarahi Jokowi, soal penyidikn kasus korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR saat itu Setya Novanto.

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said pun menimpali dan membuat pengakuan serupa. Eks Menteri ESDM itu mengaku pernah kena marah Jokowi soal kasus yang dikenal "Papa minta saham".

Ia dimarahi Jokowi saat melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dalam kaitan renegosiasi kontrak Freeport yang menyeret nama Setya Novanto.

Berikut deretan Jokowi disebut marah, atau menunjukkan kekesalannya terhadap berbagai kondisi.

1. Jokowi disebut marah karena KPK usut kasus korupsi e-KTP

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut pemerintah mulai mengintervensi KPK sejak kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP yang menyeret eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada 2017 silam. Agus mengatakan kala itu dipanggil sendirian oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara.

“Saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden saat itu ditemani Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Saya heran, biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima, ini kok sendirian,” kata Agus dalam program Rosi, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 1 Desember 2023.

Jokowi saat itu, kata Agus, memanggilnya untuk meminta penghentian kasus Setya Novanto.

“Saya masuk (ruangan) beliau (Jokowi) sudah teriak hentikan. Saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang disuruh hentikan kasus Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu yang terseret kasus e-KTP,” ujar Agus.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengklaim tidak ada agenda pertemuannya dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo di Kementerian Sekretaris Negara pada 2017, yang disebut-sebut untuk mengintervensi lembaga anti-rasuah.

“Enggak ada, enggak ada agenda, coba cek lagi aja,” katanya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023.

Jokowi justru mempertanyakan motif Agus yang menyinggung soal intervensi kepala negara di lembaga anti-rasuah terkait kasus e-ktp.

Jokowi mengatakan dirinya telah menyampaikan pada 2017 bahwa Setya harus mengikuti proses hukum.

Ia mengatakan proses hukum politikus Golkar terkait dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun.

“Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

2. Jokowi marah karena namanya diseret dalam kasus Freeport 

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga mengungkap pernah mengalami tekanan dari Presiden Jokowi mirip kondisi yang diungkap eks Agus Rahardjo.

Co Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu membeberkan pernah dimarahi Jokowi saat melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dalam kaitan renegosiasi kontrak Freeport yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto.

“Saya juga punya pengalaman yang mirip. Di tengah-tengah proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Presiden Joko Widodo memanggil saya dan marah.” Kata Sudirman melalui keterangan resminya, Sabtu 2 Desember 2023.

Sudirman menceritakan saat itu Presiden menuduh ada pihak-pihak yang menyetir atau memerintahkannya sebagai Menteri ESDM.

“Saya jawab, tidak ada satu pun yang memerintahkan. Ini tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang ditugasi membenahi sektor ESDM,” ujarnya.

Pelaporan itu setelah Sudirman mendapat rekaman dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’ruf Sjamsoeddin.

Rekaman yang diputar di sidang MKD itu diduga percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Muhamad Riza Chalid, dan Ma’ruf Sjamsoeddin.

Dalam transkrip rekaman pembicaraan berdurasi sekitar 120 menit, Setya Novanto disebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden tentang renegosiasi kontrak Freeport.

Sudirman mengatakan, pengakuan Agus soal intervensi Presiden Jokowi kepada KPK tersebut, memiliki dasar yang kuat.

Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa di era keterbukaan dan era digital, kejahatan atau penyimpangan tak bisa disembunyikan.

Sudirman mengatakan tindakan seperti itu dapat dikategorikan menghalangi penegakkan hukum dan hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum.

“Hanya soal waktu, suatu saat pasti terbongkar,” ujarnya.

3. Jokowi marah-marah ke menteri dan ancam reshuffle jabatan

Pada pertengahan Juni 2020, dalam Sidang Kabinet Paripurna Jokowi mengungkapkan kemarahannya di hadapan jajaran para pembantunya.

Video Jokowi marah-marah itu lalu tersebar di media massa. Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan, terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat Covid-19.

Kepala negara menuding tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau melakukan reshuffle kabinet jika diperlukan.

Kemarahan Jokowi ditanggapi analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Dia menyebut kemarahan Jokowi dalam rapat kabinet merupakan ekspresi kekacauan manajemen.

“Itu menunjukkan betapa kacaunya manajemen Presiden dalam mendorong para menterinya bekerja ekstra di tengah krisis,” kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Juni 2020.

4. Jokowi marah soal lambatnya bongkar muat di pelabuhan 

Pada 2015 lalu, Jokowi sempat marah gara-gara dwelling time atau penanganan muatan kapal di pelabuhan Indonesia yang masih kalah dengan negara-negara tetangga.

Kemarahan itu Jokowi sampaikan saat meresmikan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu Belitung di Bangka Belitung.

Menurutnya, di negara lain kelar dalam sehari. Tapi di dalam negeri bisa memakan waktu berhari-hari hingga minggu.

“Yang dihadapi di dunia sekarang adalah kompetisi dan daya saing, kalau tidak bisa bersaing kita tertinggal dan habis. Negara lain sudah bisa sehari saja, kita masih 4, 5, 7 hari, itu harus dijelaskan,” kata Presiden pada Juni 2015 silam.

Presiden mengatakan, dirinya menanyakan instansi mana yang paling lama dalam penanganan barang di pelabuhan. Namun pihaknya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Itu alasan kenapa saya marah, tapi kemarin belum puasa ditanya instansinya, muter-muter saja, sampai beberapa kali saya tanya,” kata Jokowi pula.

5. Jokowi marah dan sebut bodoh karena instansi negara tak gunakan produk dalam negeri

Pada Maret 2022, Jokowi juga pernah meluapkan kemarahannya saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali.

Jokowi bahkan mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta bertepuk tangan di sela-sela dirinya bicara.

Mulanya, Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri atau made in Indonesia baru Rp214 triliun. Angka ini setara 14 persen dari total anggaran Rp1.481 triliun.

Jokowi kecewa lantaran dana sebesar itu hanya segelintir saja yang dianggarkan untuk membeli barang dalam negeri. Padahal, hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Perekonomian Indonesia, kata dia, akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM. Bahkan Jokowi menilai bodoh jika hal itu tidak dilakukan.

“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” kata Jokowi.

Saking jengkelnya, kepala negara bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat pihaknya menyampaikan pengarahan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan sampai menunjuk kepala sendiri saking jengkelnya. Presiden tidak habis pikir melihat kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN banyak masih membeli barang impor.

“Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang-kadang gimana toh? Aduh. Saya detilkan lagi, gregetan saya,” kata Jokowi marah.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo

Baca Juga