Presiden Jokowi diketahui akan menyebar bantuan sosial alias bansos berupa beras 10 kg sampai bulan Maret 2024.
Hal ini pun menjadi salah satu artikel berita online dan menyentil salah satu Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto.
Pelaksanaan penyebaran bantuan sosial menurut Henri Subiakto kurang tepat di masa Pemilihan Umum.
Menurutnya, baik Kementerian, Dinas Daerah hingga Presiden RI sekalipun lebih utamanya tak menyebar bansos saat masa kampanye.
Hal ini disampaikan Henri Subiakto lewat unggahan akun X miliknya pada hari Jumat 29 Desember 2023.
“Sebaiknya semua Kementerian dan Dinas di Daerah2, termasuk juga Presiden RI Jokowidodo tidak menyalurkan program Bansos di masa kampanye seperti sekarang ini. Bansos hendaknya disalurkan pasca Pemilu.” katanya.
Henri juga menyentil Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu agar tegas menindaknya karena bisa saja dimanfaatkan oleh peserta.
Ini pun membuat penyaluran bansos menjadi makna kampanye yang tidak adil kedepannya.
“Jika masa kampanye pembagian Bansos terus berlangsung, Bawaslu harus tegas, menindak peserta Pemilu yg memanfaatkan penyaluran Bansos tersebut. Karena penyaluran Bansos sekarang bisa bermakna kampanye yg tidak fair.” katanya lagi.
Apalagi, penyaluran bansos tersebut bisa saja disusupi pesan tersembunyi atau intimidasi ke masyarakay yang tak selaras dengan pemberi bansos.
Henri pun kemudian mempertanyakan penyaluran bansos Presiden Jokowi bukan untuk kampanye.
“Terlebih saat penyaluran disertai pesan2 tersembunyi atau intimidasi pada masyarakat yg tdk senafas secara politik dengan pemberi Bansos. Atau mmg tujuan pemberian Bansos sekarang ini sengaja untuk kampanye? Tentulah bukan kan? Presiden itu kan negarawan yg ingin dinilai netral dan bijak kan?” pungkasnya.
Itu tadi apa kata Henri Subiakto yang kritik Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan sosial di masa kampanye. (*)