Wakil Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said menyatakan bakal mengevaluasi setiap kebijakan pemerintahan saat ini jika memenangkan Pilpres 2024 nanti.
Salah satunya mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan kata lain, pasangan AMIN belum pasti menghentikan pembangunan IKN jika jadi presiden-wakil presiden Indonesia berikutnya.
"Pertama, apakah kebijakan itu baik dan harus diteruskan, kedua apa perlu perbaikan, yang ketiga apakah kebijakan itu perlu dikoreksi dan keempat adalah kebijakan baru yang ditawarkan oleh pasangan AMIN," kata Sudirman mengutip Antara, Selasa (5/12).
Dia menjelaskan bahwa IKN adalah kebijakan yang didasari oleh undang-undang atas kesepakatan pemerintah dan partai-partai politik di DPR yakni UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Setiap UU, kata dia, wajib dijalankan karena sudah mengikat secara hukum.
Akan tetapi, Sudirman mengatakan itu masih bisa dikoreksi, diperbaiki atau tidak diteruskan sesuai dengan arah kebijakan presiden baru Indonesia nanti.
"Jadi, nanti kami lihat apakah IKN Nusantara itu masuk dalam kategori yang harus diteruskan, diperbaiki atau dikoreksi, itu tergantung wacana kami ke depan," kata dia.
Sudirman mengatakan bahwa Anies Baswedan ingin kebijakannya nanti didasari pertimbangan dan evaluasi dari kebijakan yang sudah ada.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dilihat dari tingkat kepentingan dan keadaan mendesak.
Menurutnya, suatu hal yang penting dan mendesak harus menjadi prioritas. Namun, jika tidak, maka bisa dikerjakan di lain waktu.
"Ada unsur prioritas secara urusan dan prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah important (penting) and urgent (mendesak)" kata Anies dalam dalam dialog Pers dan Capres oleh PWI, di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
"Nah, important and urgent harus kita selesaikan, tapi kalau important and not urgent bisa dikerjakan nanti," imbuh dia.
