Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi 'Tutup Mata' Atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

 

Para aktivis lingkungan menyoroti pidato Presiden Joko Widodo saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat 1 Desember 2023 lalu.

Konferensi yang dihadiri oleh petinggi negara di dunia ini membahas tentang persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim.

Di hadapan ratusan peserta konferensi, Jokowi berpidato membahas food estate dan investasi pertanian.

Berselang 12 jam usai Jokowi berpidato, para aktivis yang terdiri dari Greenpeace, Save Our Borneo, LBH dan Walhi Kalimantan Tengah merespons pidato tersebut.

Mereka menilai ucapan dan tindakan Jokowi pada saat konferensi tersebut tidaklah sesuai dengan realitanya.

Pasalnya, proyek ketahanan pangan yang pernah dibuat di Indonesia pada saat pemerintahan Jokowi dianggap gagal oleh para aktivis tersebut. Sebut saja salah satunya proyek lumbung pangan atau food estate di Gunung Mas.

Para aktivis yang pro terhadap lingkungan ini mengatakan Jokowi terus menutup mata atas banyaknya proyek lumbung pangan atau food estate yang gagal di Indonesia. Terlebih, food estate bukanlah solusi, melainkan memperparah krisis dan perubahan iklim.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, mengatakan food estate yang dibuat oleh pemerintah di Gunung Mas adalah sebuah kegagalan. Bahkan setelah berjalan satu tahun, proyek tersebut tak bisa dilihat hasilnya saat ini. 

“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan,” kata Belgis dalam keterangannya, Minggu, 3 Desember 2023.

Akibat dari gagalnya food estate tersebut, menurut Belgis, berimbas pada hilangnya ratusan hektare hutan alam yang sebelumnya dibabat untuk proyek strategis nasional ini. Bahkan, hutan yang sebelumnya terdapat kehidupan untuk banyak flora dan fauna, kini lenyap.

Tidak hanya di Gunung Mas, Belgis juga menyampaikan proyek food estate di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang juga gagal.

“Menurut pantauan kami, proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023,” terang Belgis.

Lebih lanjut, pidato Jokowi di KTT COP28 yang membahas biofuel juga mendapat kritikan dari para aktivis tersebut. Sebab, Jokowi dinilai telah salah pandang tentang biofuel.

Menurut Belgis hal tersebut hanyalah solusi palsu dan tak menunjukkan keseriusan komitmen iklim.

Food Estate Harus Dihentikan

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menilai food estate harus dihentikan, sebab proyek ini bukanlah solusi untuk mengatasi ketahanan pangan di Indonesia. Terlebih, pihaknya juga melihat proyek tersebut gagal dan malah menimbulkan masalah baru.

“Dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” ungkap Bayu. 

Sebab, tidak ada solusi terbaik untuk ketahanan pangan selain menggunakan kearifan lokal di setiap daerah.

Bayu juga menyoroti mekanisme proyek food estate semasa pemerintahan Jokowi. Dalam pengamatan dia, proyek tersebut hampir tidak melibatkan masyarakat lokal.

Para pekerja banyak berasal dari luar dan terkesan meminggirkan konsep pertanian masyarakat di lapangan.

“Dalam konteks ketahanan pangan, sistem pertanian monokultur ini justru menimbulkan kerentanan karena pelaksanaannya terpusat di satu tempat, tidak tersebar ke tengah-tengah masyarakat,” ungkap Bayu.

Jokowi Bahas Pertanian Ramah Lingkungan di COP28

Sementara itu, di hadapan peserta konferensi, Jokowi juga menyinggung tentang investasi pertanian.

"Investasi di bidang pertanian sangat penting, mengingat bahwa produk pertanian juga dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan," kata Jokowi.

Tujuan Jokowi membahas investasi pertanian di KTT COP28 sebagai bentuk pengenalan kekayaan hasil alam Indonesia ke negara-negara lain. Pasalnya, lahan pertanian di Indonesia diklaim oleh Jokowi sangat bagus dan produktif.

"Indonesia memiliki keuntungan lahan yang melimpah dan subur, dengan sumber daya manusia yang mencakup 30 persen usia produktif," ungkap orang nomor satu di Indonesia ini.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo