Izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah ke Nahdlatul Ulama (NU), ramai diperbincangkan netizen di media sosial X.
Hal ini terungkap dari pernyataan calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dalam sebuah video yang beredar luas.
Berdasarkan penelusuran video pernyataan Prabowo diposting akun @Netizen_NU Jatim, pada Minggu (19/11).
Akun tersebut juga menuliskan pernyataan sebagai respons terhadap cuplikan video pernyataan Prabowo tersebut.
"Izin tabayun Pak @prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU...," tulis @Netizen_NUjatim.
"Moga segera ada klarifikasi/penjelasan resmi," tambah akun tersebut di kolom komentar.
Ternyata, pernyataan Prabowo mengenai IUP diberikan ke NU disampaikan dalam acara "Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia", di Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/11).
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyampaikan pandangannya terkait video pernyataan Prabowo itu.
"Pak @prabowo yth, mohon penjelasan, bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang? Karena sesuai aturan bahwa IUP-bukan SIUP-diberikan ke badan usaha, bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana?" demikian Didu menanyakan.
Dalam video yang beredar itu, Prabowo mulanya menjawab pertanyaan seorang kiai mengenai bantuan langsung dari pemerintah, khususnya ketika mantan Danjen Kopassus itu terpilih sebagai Presiden hasil Pilpres 2024.
Sebabnya, kiai tersebut menilai janji-janji politik Prabowo yang disampaikan dalam beberapa kali kesempatan, dilihat tidak produktif karena hanya memberikan ikan bukan pancingan, misalnya seperti berjanji memberikan makan dan susu gratis kepada seluruh siswa Indonesia.
Jawaban Prabowo tampil dalam video yang beredar menyampaikan bahwa itu salah satu fokus pemerintah yang akan dia jalani ketika terpilih nanti, yaitu hanya terkait peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
Tetapi khusus soal program yang bukan bersifat pragmatis atau diistilahkan sebagai pancingan, dia mengklaim IUP yang ditarik pemerintahan Jokowi merupakan salah satu yang bisa diberikan kepada masyarakat.
"Kita mau kasih pancing, pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2600 izin tambang (IUP), dicabut dari swasta-swasta, dan sudah diberikan yang pertama kepada PBNU, itu pancing-pancing yang akan dibagi," demikian Prabowo menyatakan.
[VIDEO]