Tolak Pelepasan Nyamuk Wolbhacia, Puskor Hindunesia dan Komponen Masyarakat Bali Datangi Dinkes Bali

 

Untuk menolak program penyebaran telur nyamuk wolbachia di Bali, Pusat Kordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) bersama Komponen masyarakat peduli Bali mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, Selasa (14/11/23).

Kedatangan mereka lantaran di masyarakat terjadi pro-kontra mengenai pelepasan nyamuk Wolbhacia di Provinsi Bali. Apalagi di beberapa negara pelepasan nyamuk tersebut mengundang wabah penyakit, hal inilah yang mendapat perhatian serius dari Puskor Hindunesia bersama masyarakat peduli Bali khususnya warga negara asing yang mencintai Bali.

"Kami kesini untuk menyampaikan aspirasi kami menolak dilanjutkannya program nyamuk Wolbhacia karena banyak kerugian yang ditimbulkan daripada manfaatnya," kata Humas Puskor Hindunesia, I Dewa Putu Alit Sudarsana.

Untuk itu, mereka berharap Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai penolakan Program tersebut. 

"Sudah ada pernyataan dari bapak Walikota Denpasar dan PJ Gubernur Bali prihal penolakan program ini serta kami menuntut Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk membuat pernyataan tertulis untuk meredam situasi, agar tidak ada lagi dualisme di masyarakat," harapnya.

Menurutnya, program tersebut sudah mendapat penolakan dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. "Sudah ada pernyataan resmi dari bapak PJ Gubernur bahwa tidak akan melanjutkan program ini sampai ada kajian dan jurnal yang lebih mendalam prihal program Wolbhacia," ungkapnya.

Menurutnya, posisi dari Puskor Hindunesia bersama PJ Gubernur Bali dalam hal menolak dilanjutkannya program nyamuk Wolbachia. Jika program tersebut dipaksakan untuk dilanjutkan, pasti akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pariwisata Bali.

"Kami tegak lurus bersama PJ Gubernur Bali dalam hal menolak dilanjutkannya program tersebut, bila perlu nyamuk dan semua telurnya dibawa keluar segera dari Bali. Jika program ini dilanjutkan, sudah pasti akan timbul permasalahan bagi Pariwisata Bali mengingat di beberapa negara sudah banyak menimbulkan permasalahan, apakah mau jika Bali ditinggalkan pariwisatanya," jelasnya.

Ia berharap agar program tersebut tidak dilanjutkan lagi apapun alasannya karena sudah banyak negara yang mengalami kerugian. "Apapun alasannya kami berharap program tersebut tidak dilanjutkan contohnya sudah banyak di beberapa negara sudah terjadi musibah setelah program ini (Wolbachia, red) diberlakukan, jangan sampai Bali menjadi korban selanjutnya," terangnya. 

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. dr Nyoman Gede Anom mengatakan pihaknya akan tegak lurus dengan PJ Gubernur Bali. "Kami akan tegak lurus terhadap Bapak PJ Gubernur Bali dalam mengambil langkah selanjutnya, kami akan menunggu arahan untuk mengambil langkah berikutnya," ucapnya.

Terkait tuntutan mengenai pembuatan surat pernyataan ia menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan Pemprov terlebih dahulu. "Untuk surat nanti akan dibuat melewati birokrasi yang ada, Bapak PJ Gubernur langsung yang akan menandatangani surat tersebut karena beliau sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Bali," tutupnya.(BB).

Sumber Berita / Artikel Asli : baliberkarya

Baca Juga