Politisi PDIP Ungkap Gibran Jadi Cawapres Gara-gara Kasus Hukum Minyak Goreng

 

Politisi PDIP Rokhmin Dahuri menyebut Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan hasil penyanderaan politik pada ketua umum parpol di kasus hukum minyak goreng.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 atau era Presiden Megawati Soekarnoputri juga menyebut Gibran terlalu dipaksakan jadi cawapres.

Gibran Rakabuming Raka dipandang tidak memiliki kapasitas meraih kekuasaan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Politikus senior PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri saat ditemui di komplek Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (4/11) menyebutkan posisi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, dipandang terlalu dipaksakan.

Rokhmin kembali menegaskan, masuknya Gibran menjadi cawapres merupakan hasil penyanderaan politik pada ketua umum parpol melalui kasus hukum minyak goreng.

Sehingga, ketua partai yang terseret kasus hukum terpaksa mengikuti libido politik pribadi Presiden Jokowi.

“Anak kecil (Gibran) dipaksa jadi cawapres, bahaya untuk bangsa,” tegas mantan Menteri Kelautan era Presiden ke 5, Megawati Soekarnoputri tersebut.

Rokhmin yang juga tercatat sebagai caleg PDIP di Dapil Jabar 8, berharap pada Pilpres 2024 rakyat tidak memilih pasangan capres-cawapres pembohong dan penghianat.

“Mudah-mudahan masyarakat tidak memilih Calon pembohong dan penghianat,” katanya.

Disinggung posisi PDIP saat ini sudah menjadi parpol oposisi dengan serangan bertubi-tubi pada Presiden Jokowi dari para politisi banteng moncong putih, Rokhmin memastikan sikap PDIP dipaksa menjadi oposisi, karena ditinggalkan Presiden Jokowi.

“Semua orang tau, PDIP ditinggalkan,” tegasnya.****

Sumber Berita / Artikel Asli : Pojoksatu

Baca Juga