PKS Janjikan Ibu Kota RI Tetap Jakarta jika Menang Pemilu

 

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen partainya dalam menolak kepindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur.

Ia mengatakan jika PKS menang di Pemilu 2024, maka ibu kota akan tetap di Jakarta.

"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (PKS) tadi. Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah, PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Sohibul dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

Sohibul menekankan sejak awal, PKS tegas menolak RUU IKN. Sebab itu ke depannya, partai pendukung paslon 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu (AMIN) juga konsisten akan mempertahankan.

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun, dengan kalimat ini artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," ujar dia.

"Mudah-mudahan, isu ibu kota negara tetap Jakarta ini menjadi bahasa Pak Presiden tadi. Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," tandas Sohibul.

Sementara Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, PKS memandang DKI Jakarta tetap layak menjadi ibu kota negara. Ada beberapa alasan, di antaranya terkait aspek historis.

"Yang pertama argumen historis. DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta," ujar dia.

"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and karakter building," tambah Syaikhu.

PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun menurutnya, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan menjadi argumen yang tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar," paparnya.

"Ketiga adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antar generasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia," pungkas dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : kumparan

Baca Juga