PKB Sentil Aparat Berat Sebelah, Polri Klaim Netral di Pemilu 2024

Mabes Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap netral pada Pemilu 2024. Koprs Bhayangkara juga menyatakan tidak terlibat politik praktis sesuai perintah Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menepis tudingan yang menyebut kepolisian dilibatkan untuk membantu pemenangan salah satu kubu di Pilpres 2024. 

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/11).

Ia menjelaskan beberapa aturan terkait diantaranya mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 28 Ayat (2) Tentang Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, hingga Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Netralitas Polri.

Ramadhan menambahkan apabila terdapat anggota Polri yang kedapatan melanggar aturan tersebut bakal langsung ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," ujarnya.

Isu ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024 mencuat belakangan. Sejumlah tokoh politik menyampaikan pandangannya. Salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. 

Dia mengaku merasakan ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024. Menurut dia, masyarakat umum juga sudah merasakan ketidaknetralan tersebut di berbagai daerah.

"Kita memang tidak berani menunjuk, tapi aroma itu sangat kuat. Itu publik di bawah juga sudah tahu, ada aparat yang berat sebelah," ucap Jazilul di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

Jazilul memberi contoh sikap tidak netral yang sudah terasa sejauh ini. Misalnya, dalam pemasangan alat peraga. Dia mengklaim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mengalami itu.

"Sudah mulai itu, apakah pasang baliho, pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kiai yang mau ceramah," lanjutnya.

Sementara itu cawapres Mahfud MD mewanti-wanti dan juga meminta semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kecurangan tak akan memberi keberkahan.

"Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah," kata Mahfud. 

Menko Polhukam RI ini juga mengatakan kecurangan hanya akan menghasilkan pemimpin yang membawa Indonesia ke arah keburukan.

"Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik," ucapnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNN Indonesia

Baca Juga