Mimbar Mahasiswa Di Yogya Kecam Politik Dinasti Era Jokowi, Serukan Tahta Untuk Rakyat

 Aktivis perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM berbagai kampus menggelar aksi Mimbar Kerakyatan di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, Rabu 29 November 2023.

Mereka berasal antara lain dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). 

Turut datang pula perwakilan Univeristas Tidar Magelang, Universitas Islam Indonesia (UII), juga Universitas Paramadina.

Dalam aksi bertajuk #Tahta Untuk Rakyat #YogyakartaMenggugat itu mahasiswa menyoroti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden Mahasiswa UMY Muhammad Adam menuturkan, tahta untuk rakyat merupakan sebuah konsep yang meyakini bahwa rasa cinta masyarakat merupakan unsur paling penting dalam mandat kekuasaan. 

"Mandat kekuasaan didapatkan dari keterhubungan pemimpin secara mendalam dengan persoalan kesejahteraan rakyat dan adil dalam penegakan hukum. Ingat, penguasa hanya memiliki mandat, tapi pemilik tahtanya adalah rakyat," kata dia.

Adam menyatakan hari ini, pengkhianatan terhadap tahta yang dimandatkan oleh rakyat secara terang-terangan tercermin melalui serangkaian masalah kebangsaan, mulai dari politik dinasti oleh oligarki kekuasaan.

Terutama melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Minimal Usia Cawapres pun membuka peluang bagi Anak Presiden untuk naik menjadi Cawapres.

"Kemudian hal ini kami nilai sebagai bentuk pengangkangan Konstitusi dan simbol utama daripada merajalelanya praktik Politik Dinasti di Indonesia," kata dia.

Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat pun kian terdegradasi menjadi negara kekuasaan semata.

Hukum dinilai telah kehilangan independensi dan kewibawaannya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan.

Putusan Majelis Kehormatan MK menyatakan, bahwasanya dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti adanya intervensi yang berasal dari pihak eksternal. 

Sedangkan jelas, bahwa Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan.

"Kami ingin mengingatkan bahwa bangsa kita masih terjajah oleh sifat tamak penguasanya sendiri yang dengan sewenang-wenang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kepentingannya dan jauh dari agenda untuk kesejahteraan rakyat secara bermakna," kata dia.

Monumen Serangan Umum 1 Maret dipilih sebagai lokasi aksi sebagai pertanda bahwa Indonesia masih berdiri kokoh di tengah gempuran agresi Belanda kala itu.

"Kita juga berada di seberang Istana Kepresidenan, sebuah Gedung Agung, dimana simbol kekuasaan tertinggi berada, dengan berdirinya kami di sini, berseberangan dengan Gedung Agung, kami menyatakan berseberangan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang, menindas, dan antiagenda kerakyatan," kata dia.

Dari aksi itu, mahasiswa mendesak pemuda dengan akal sehatnya masih ada dan terus menyala.

"Kami ingin bersama menyuarakan bahwa sesungguhnya demokrasi ialah tahta kedaulatan di tangan rakyat, dan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, saatnya tahta dikembalikan pada pemiliknya, yakni untuk rakyat beserta kesejahteraannya secara paripurna," kata dia.

Turut dalam aksi itu Muhammad Rayhan (Ketua LEM UII),Gielbran Muhammad Noor (Ketua BEM KM UGM), Melki Sedek Huang (Ketua BEM UI), Afiq Naufal (Sekjen SEMA Paramadina) juga pemuda-pemudi dalam Deklarasi Sumpah Pemuda 2023 di Gedung Joang ’45.

Dalam aksi yang mengusung tajuk #TahtaUntukRakyat #YogyakartaMenggugat itu para mahasiswa menggunakan pakaian serba hitam dan membawa jagung mentah.

Jagung sebagai simbol reformasi yang masih seumur jagung saat ini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah dikhianati dan dimatikan.

Sebagian mahasiswa juga mengenakan kaus bertulis Republik Rasa Kerajaan dan ada pula yang mengenakan kaus Bukan Anak Haram Konstitusi.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo

Baca Juga