Media asing kembali menyoroti pemilihan umum presiden (pilpres) RI. Namun kali ini bukan sosok calon presiden (capres) maupun survei terbaru tapi kebijakan isu yang tengah dimainkan dan kebijakan ekonomi mereka.
Media asal Jepang Nikkei Asia misalnya memuat artikel berjudul "'Jokowinomics' and Palestine gain Indonesia presidential election spotlight". Di mana dibeberkan bagaimana isu Palestina dan kebijakan ekonomi Jokowi (Jokowinomics) menjadi "jualan" para kandidat.
"Bersemangat untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina dan bagaimana mengambil alih kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta menjalankan program-program ekonominya, tiga capres Indonesia membuka platform mereka menjelang pemilu pada 14 Februari," tulis media tersebut menulis nama panjang Presiden, dikutip Jumat (17/10/2023).
"Meskipun masa kampanye terbuka secara resmi baru dimulai pada tanggal 28 November, para kandidat sudah mulai menggembar-gemborkan agenda mereka di forum publik," tambah media tersebut.
Dipaparkan bagaimana kandidat nomor satu, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyampaikan pidato berapi-api di hadapan puluhan ribu orang yang menghadiri unjuk rasa mendukung Palestina di Jakarta pada 5 November. Disebut bagaimana mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerukan "dunia bangkit dan mengambil tindakan".
"Jangan tinggal diam ketika saudara dan saudari kita diinjak-injak... ketika anak-anak layu sebelum waktunya. Mari kita semua bergerak untuk memblokade Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta mereka bertanggung jawab," muatnya mengutip Anies.
Dijelaskan pula bagaimana kandidat nomor urut dua, Prabowo Subianto yang masih menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) mempublikasikan keterlibatannya dalam misi pemerintah untuk mendukung Palestina. Mulai dari mengerahkan pesawat militer untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga menawarkan pengiriman kapal rumah sakit ke Gaza.
"Sejak awal, seluruh (presiden) Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memiliki negaranya sendiri, untuk memperoleh kemerdekaannya," muat media itu menulis pernyataan Prabowo Senin dalam dialog kebijakan luar negeri yang diselenggarakan lembaga lokal, CSIS.
"Kami telah dijajah. Kami memahami (bagaimana rasanya) dijajah. Saya akan melanjutkan (dukungan) ini karena itulah kebijakan... yang diminta dan dibutuhkan oleh rakyat kami," tambahnya mengutip capres yang berpasangan dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka itu.
Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD, juga disebut. Bagaimana, ia pekan lalu dilaporkan Nikkei Asia, mengkritik ketidakmampuan PBB mengambil tindakan berarti untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza.
"Dan, mengatakan Indonesia harus memperluas lobi diplomatiknya untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Dia mengusulkan pembentukan misi perdamaian khusus di kementerian luar negeri yang bertugas menengahi konflik," tulisnya.
Di bidang ekonomi, manifesto pemilu ketiga pasangan juga disorot. Dikatakan "sebagian besar serupa, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan utama Jokowi".
"Termasuk pengembangan industri pengolahan mineral, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi digital, serta kebijakan yang lebih baru untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan ekonomi rendah karbon," tulis media itu.
"Perbedaannya lebih pada penekanannya," tambahnya.
Disebut bagaimana Prabowo kuat dalam nasionalisme sumber daya dan retorika swasembada. Sementara Ganjar kuat dalam menyempurnakan program yang ada, dan Anies kuat dalam meningkatkan distribusi kekayaan negara.
"Kami ingin Indonesia membuat mobil sendiri, sepeda motor sendiri, EV sendiri ... Kita harus (membangun] swasembada air, swasembada pangan, dan swasembada energi," buat media itu mengutip Prabowo.
"Ganjar adalah politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di mana Widodo (Jokowi) menjadi anggotanya. Manifesto pemilunya mencakup komitmen untuk melanjutkan pembangunan Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang direncanakan di pulau Kalimantan, yang ingin dicapai oleh Widodo," tambahnya.
"Anies, mantan menteri pendidikan dan sekarang menjadi tokoh oposisi, mengatakan bahwa ia akan membawa perubahan tetapi tidak memberikan banyak rincian. Sejauh ini ia mengabaikan rencana pemindahan ibu kota dan menekankan perlunya mengatasi masalah kesenjangan pendapatan dan pengangguran," tulis Nikke Asia.
"Investasi telah meningkat, namun lapangan kerja (yang diciptakan) telah menurun secara signifikan," muatnya mengutip Anies.