Kabinda Papua Barat Dimutasi usai Heboh Isu Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar

 Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban dimutasi dari jabatan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Dilihat Suara.com, Kamis (23/11/2023), mutasi itu tertuang dalam (SK Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 November.

SK tersebut diterbitkan saat Panglima TNI masih dijabat oleh Laksama TNI Yudo Margono. Tercatat, setidaknya ada 60 perwira tinggi TNI yang dimutasi.

Salah satunya adalah Silaban. Tidak dijelaskan siapa figur yang menggantikan posisi Silaban sebagai Kabinda Papua Barat. 

Adapun mutasi tersebut terjadi tak lama usai beredar kabar adanya dokumen pakta integritas aparat memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, Pakta integritas tersebut berisi lima komitmen Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong.

Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Dokumen tersebut diduga ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan, setelah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Mosso.

Ketua KPK Filri Bahuri buka suara terkait temuan tersebut. Ia mengaku bakal memastikannya ke penyidik KPK.

"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," kata Firli saat menggelar konferesnsi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11/2023).

"Tapi nanti akan saya cek, dari mana rekan-rekan dari mana, apakah ada di KPK atau tidak," sambungnya.

Dibantah TPN Ganjar

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto membantah beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo.

Dia kemudian balik menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden. 

Namun, Hasto tidak mau menyebut berhembusnya isu pakta integritas itu, sebagai upaya untuk menutupi putusan MK.

"Kalau itu kami enggak tahu, tapi kan aksi reaksi. Bagi kami hal-hal yang seperti itu, kami tidak melakukan, ya. Pencederaan pakta integritas yang tertinggi itu adalah terhadap konstitusi, sekali lagi ketika MK saja itu bisa diintervensi, maka ini pelanggaran integritas yang paling dahsyat, karena itu melanggar konstitusi, demi ambisi," kata Hasto di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023) dikutip Suara.com.

Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya tidak berbuat demikian untuk bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden menggantikan Joko Widodo.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara