Jangan Lagi Ada Ketakutan dan Kompromi: 'Hentikan Jokowi!'

 

Korupsi bukan KAWAN sejati, tetapi LAWAN abadi. Ketika kita berkompromi dengan korupsi, maka solusi yang diputuskan adalah penyelamatan diri sendiri, dengan mengorbankan Indonesia yang hakiki.

Rasulullah bersabda, ketika berhadapan dengan korupsi, maka tidak boleh ada sikap kompromi. Yang ada adalah ketegasan, menarik garis demarkasi. “Seandainya Fatimah Binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya”.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, adalah jalan kompromi. Kasus pemerasan Firli Bahuri, masih mencari ruang negosiasi. Terhadap kejahatan konstitusi Jokowi, kita masih saja memberi toleransi.

Saatnya dengan tegas mengatakan: Jokowi, anda harus berhenti!

Putusan MKMK adalah jalan kompromi atas pelanggaran berat yang harusnya dihukum pemecatan, bahkan pemenjaraan.

Paman Usman, sudah kehilangan legitimasi negarawan, tidak layak lagi menjadi hakim pemegang palu keadilan.

Hanya mencopotnya dari jabatan, adalah penghinaan pada logika akal sehat, apalagi putusan MK-nya masih diberi ruang yang terhormat.

Tidak ada jalan kompromi, jika tidak tahu malu tetap maju, Paman Usman harus didorong untuk tahu diri, mundur berhenti!

Di KPK, Firli Bahuri sedang mencari titik kompromi. Jika ketegasan yang mengemuka, dugaan pemerasannya sudah banyak-telak ditemukan bukti. Pasti, Firli Bahuri berusaha menyelamatkan diri. Salah satunya dengan mendekat pada Jokowi.

Maka sebentar lagi, Harun Masiku akan masuk terali besi, lalu serangan angin topannya menghantam Partai Megawati.

Harusnya tidak ada kompromi. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Firli segera ditetapkan sebagai tersangka dan didorong mengundurkan diri. Tidak ada jalan lain, Firli Bahuri harus berhenti!

Logika yang sama wajib diterapkan pada Jokowi. Putusan MKMK menyatakan Paman Usman membuka ruang intervensi bagi sang Kakak Idayati. Tempo menyebut ada aliran dana dan cawe-cawe Istana.

Tempo dan Hasto juga sama-sama menyebut nama Pratikno. Itulah pintu terbuka bagi DPR mulai menjalankan hak penyelidikan dan bertanya dengan penuh wibawa.

Jangan lagi dibuka ruang kompromi. Partai-partai dan DPR wajib memulai proses impeachment kepada Presiden Jokowi.

Dugaan cawe-cawe Jokowi dalam “Mahkamah Keluarga-Gate”, bukan hanya pengkhianatan terhadap konstitusi, tetapi adalah kejahatan mega-korupsi.

Tidak memberhentikan Jokowi, lagi-lagi adalah kompromi yang jauh dari solusi. Berharap setelah ini Jokowi akan insaf, sadar, lalu bersikap netral adalah mimpi. Memenangkan Gibran adalah strategi harga mati.

Saya berdoa, semua pimpinan parpol, yang masih cinta Indonesia, mari kita sadar diri. Percayalah, tidak boleh ada kompromi terhadap penguasa yang terang-terangan mengkorupsi reformasi dan konstitusi. 

Sejarah harus mencatat: #KitaMelawan!

Jangan lagi ada ketakutan dan kompromi: Hentikan Jokowi!

Melbourne, 17 November 2023

Denny Indrayana

Sumber: KlikLink

Baca Juga