Hasto Kritisi Pilpres 2024: Tekanan Kekuasaan hingga Jebakan Politik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, mulai dari adanya tekanan kekuasaan hingga jebakan politik.
Hasto mengklaim pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Tekanan itu seperti yang dialami oleh kader partainya, Adian Napitupulu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dan pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron.

Meski begitu, dia tak menjelaskan secara rinci jenis tekanan yang didapatkan. 

"Ya tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai signal-signal itu sudah ada," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hasto menegaskan sederet tekanan itu tidak akan melonggarkan semangat juang Tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres mendatang. Terlebih, masyarakat juga banyak memberikan dukungan. 

"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar, Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya," tuturnya.

Selain itu, Hasto mengungkap adanya jebakan politik yang meminta seseorang untuk masuk ke salah satu partai, padahal hal itu bersifat PHP atau pemberi harapan palsu.

"Ada komunikasi yang merasa di-PHP-kan, ada komunikasi disuruh masuk ke Partai A, Partai B ternyata itu adalah suatu political trapping. Jadi komunikasi itu dijalankan dengan baik dan mereka percaya bahwa Ganjar-Mahfud ini tidak pernah melakukan PHP," ujarnya.

Lebih jauh, Hasto mengaku tengah menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) mengenai tekanan kekuasaan menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, AMIN merasakan hal yang sama terkait tekanan kekuasaan tersebut. Dia menyebut banyak jenis tekanan telah ditemukan hingga ke daerah.

"Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama," kata Hasto.

Hasto menilai kondisi penuh tekanan itu harus diluruskan agar demokrasi berada pada koridornya. Dalam demokrasi, lanjutnya, rakyat lah yang harus mengambil keputusan, bukan para elite.

Sebelumnya, petugas Satpol PP Bali melakukan pencabutan sejumlah bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud jelang Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali pada 31 Oktober lalu.

Di samping itu, kelompok yang menamai diri Aliansi Relawan Ganjar Yogyakarta juga memprotes pencopotan poster dan spanduk bergambar Ganjar di wilayah Kota Yogyakarta oleh jajaran Satpol PP.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNN Indonesia

Baca Juga