Hashim Cerita Prabowo Menolak Praktik Korupsi di Kemenhan, Nilai Kontrak Di-mark up hingga Rp51 Triliun

 

Adik dari Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila".

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Meski begitu, Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Kontrak Rp 51 triliun di meja Prabowo

Hashim mulanya bercerita mengenai momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019.

Di bulan-bulan pertama Prabowo bekerja, ia mengatakan, sang kakak harus menandatangani kontrak senilai Rp 51 triliun.

Namun, kontrak yang nilainya fantastis itu ternyata terindikasi korupsi mark up.

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," ujar Hashim di acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Menurut Hashim, mark up merupakan salah satu penyakit di Indonesia. Sebab, di salah satu kasus, angka mark up-nya mencapai 1.250 persen.

Harga 1 senjata dari 800 dollar jadi 10.800 dollar

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp 51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dollar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dollar.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," kata Hashim.

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.

"Ibu-ibu yang ada di sini kalau ke salon harus bayar pajak 11 persen di dalam tagihannya kan ada 11 persen, betul enggak? Itu uang itu yang dicuri, bagi orang yang bayar pajak penghasilan, ada orang yang bayar 30 persen, 35 persen itu yang dicuri," katanya.

Hashim kemudian mengaku bangga dengan Prabowo yang akhirnya membatalkan kontrak terindikasi mark up tersebut.

Kontrak senilai Rp 51 triliun yang ada di meja Prabowo pun akhirnya batal. Hashim mengatakan, Prabowo tidak merestui korupsi.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan ya Rp 15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor," ujar Hashim.

Jokowi minta Prabowo teruskan berantas korupsi di Kemenhan

Sementara itu, Hashim mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget ketika mendapat laporan dari Prabowo perihal temuan dugaan korupsi di Kemenhan.

Jokowi pun disebut memerintahkan Prabowo untuk memberantas dugaan korupsi yang terjadi di Kemenhan tersebut.

"Waktu Pak Prabowo lapor ke Pak Jokowi mengenai korupsi di Kementerian Pertahanan, lalu Pak Jokowi kaget. Dan Pak Jokowi bilang, 'Lanjutkan berantas korupsi di Kemenhan, terus, dan saya dukung'," katanya.

Hashim menjelaskan bahwa dukungan Jokowi kepada Prabowo itu berlanjut sampai sekarang.

Menurut Hashim, Prabowo juga semakin kagum dan semakin bangga dengan Jokowi.

"Karena Pak Jokowi tidak cawe-cawe, tidak ikut intervensi dalam memilih dan menentukan proyek-proyek," ujar Hashim.

Kemudian, Hashim membeberkan Prabowo sudah menandatangani kontrak senjata senilai 34 miliar dollar AS selama menjabat Menteri Pertahanan.

Namun, Jokowi disebut tidak pernah sekali pun mengintervensi keputusan Prabowo tersebut.

"Itu luar biasa. Presiden kita luar biasa, tidak ikut-ikut intervensi," kata Hashim.

Sumber Berita / Artikel Asli : Kompas

Baca Juga