Ganjar Beri Skor 5 soal Penegakan Hukum era Jokowi, Mahfud: Itu Setelah Putusan MK

 

Calon wakil presiden Mahfud Md buka suara soal Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud, yang juga merupakan pasangan Ganjar di Pilpres 2024, adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

Menurut Mahfud, nilai merah yang diberikan pasangan capresnya itu merupakan penilaian setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres. 

“Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (kehormatan) MK kan,” kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Ahad, 19 November 2023. 

Diketahui, Majelis Kehormatan MK atau MKMK sebelumnya mencopot Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK lantaran terbukti melanggar etik saat memeriksa putusan batas usia capres-cawapres. Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka, salah satu cawapres yang baru bisa maju sebagai calon setelah putusan MK tersebut. Anwar juga adalah ipar dari ayah Gibran, yaitu Presiden Jokowi.

Mahfud mengatakan, capaian bidang penegakkan hukum era Jokowi selalu baik sebelum adanya pelanggaran etik berat dalam putusan MK. Mahfud mengklaim dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di periode tersebut telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik. 

“Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei kompas terakhir. Penegakan hukum itu (nilainya) 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam-nya saya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, pasangan capres Mahfud, Ganjar Pranowo, memberikan nilai penegakan hukum era Jokowi berskor 5 dari 10 di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Hal itu pun tak lepas dari keputusan MK ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Tak hanya itu, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023.

Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. "Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu untuk menjaga," tutur dia. 

Tanggapan Gerindra

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara ihwal kritik Calon Presiden Ganjar Pranowo atas penegakan hukum di Indonesia. Capres PDIP itu memberikan skor 5 dari 10 ihwal penegakan hukum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dasco mengatakan, calon wakil presiden pendamping Ganjar, menurut Dasco, justru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

"Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Karena itu, Dasco mengatakan pihaknya tak mengetahui evaluasi itu berasal dari Ganjar pribadi atau tim. "Saya tidak tahu apakah evaluasi internal itu pribadi atau tim," ucap Dasco.

Kendati begitu, Dasco mengatakan pihaknya menganggap ucapan Ganjar merupakan evaluasi atas penegakan hukum, yang bisa jadi berdasarkan evaluasi internal. "Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah evaluasi," kata Dasco.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo

Baca Juga