Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bukan saja menyinggung soal putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang loloskan Gibran Rakabuming Raka bisa jadi cawpares.
Megawati juga mengomentari putusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang menjatuhkan putusan adanya pelanggaran etik 9 hakim konstitusi.
Presiden kelima RI itu menyebut bahwa MK dibentuk sebagai salah satu amanat rakyat melalui reformasi sekaligus simbol perlawanan.
Baca Juga: Mengejutkan! Indonesia Ternyata Miliki Pembangkit Listrik Energi Matahari Terbesar di Asia Tenggara
Pernyataan tersebut dilontarkan Megawati melalui video yang diunggah di akun Youtube PDIP, sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, Minggu 12 November 2023.
"Perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi dan korupsi," ujar dia.
Kondisi pemerintahan yang demikian itulah yang kemudian mendorong lahirnya reformasi.
Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuklah zaman demokrasi.
Perjalanan tersebut juga bukan sebuah proses yang mudah karena diwarnai pengorbanan rakyat dan mahasiswa.
"Melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis bagian dari rakyat dan lain-lain," tutur dia.
Sampai saat ini, lanjut Megawati, banyak saksi-saksi hidup yang sampai hari ini berdiam diri.
"Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi," tuturnya.
Megawati lantas menyoroti serentetan peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ucapnya.
"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani," lanjutnya.
Untuk diketahui, belakangan hubungan Megawati dan Jokowi diyakini tengah merenggang dan memanas.
Itu setelah keputusan Gibran Rakabuming Raka yang saat itu kader PDIP mau menerima pinangan jadi cawapres Prabowo Subianto.
Sementara PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres cawapres 2024.
Di siai lain, Jokowi terkesan memberikan dukungan kepada Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya itu.
Sejumlah elite PDIP pun bahkan sudah melontarkan pernyataan yang cukup keras untuk Jokowi dan keluarganya.
Sementara peristiwa penculikan aktivis dan penembakan mahasiswa Trisakti pada Reformasi 98, selama ini selalu menyeret nama Prabowo Subianto.
Isu tersebut juga selalu muncul dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu.
Dimana saat itu Prabowo berhadap-hadapan dengan Jokowi yang jadi pemenang di 2 edisi terakhir pilpres tersebut.***