[BREAKING] Kebohongan Jokowi dalam Proyek Pembangunan IKN Berseri, Apa Saja?

 

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengungkapkan seri kebohongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Kebohongan Jokowi tentang proyek IKN terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan jumlah investasi yang membludak, pasalnya sekarang presiden mengaku belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. 

"Dulu katakan 1) IKN hanya gunakan 20% APBN. 2) permintaan investor untuk inVestasi di IKN oversubscribe. 3) investor asing mau ke IKN banyak dan harus di rem. Sekarang katanya belum ada. Bohong berseri sih?" ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Minggu (19/11).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sampai saat ini belum ada investor luar negeri yang masuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun ia meyakini dalam waktu dekat bakal ada investor asing di sana.

Jokowi meyakini seiring waktu investor dari luar negeri akan segera masuk berinvestasi di IKN. Hal ini seiring dengan banyaknya pergerakan investor dalam negeri di sana.

"Sampai saat ini belum ada (investor luar negeri). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara, Jumat (17/11/2023).

Jokowi menyampaikannya dalam keterangan pers usai menghadiri APEC CEO Summit, di San Francisco, Amerika Serikat, Kamis (16/11/2023) waktu setempat, sebagaimana disaksikan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan investasi asing ke IKN, diprioritaskan di sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi.

Presiden mengatakan dalam APEC CEO Summit, dirinya menyampaikan kondisi ekonomi di Indonesia yang pertumbuhannya tahun ini diperkirakan bakal di atas 5 persen.

"Tahun depan juga insya Allah di atas 5 sedikit. Dan juga inflasi yang masih terkendali antara 2-3 persen. Dan yang paling penting juga stabilitas politiknya juga baik baik saja. Itu yang terus-menerus akan kita sampaikan," jelas Kepala Negara.

Sumber Berita / Artikel Asli : Populis

Baca Juga