Presenter Aiman Witjaksono kembali menjadi perhatian karena menuduh Polisi tidak netral dalam Pemilu 2024.
Aiman sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD menuding Polisi tidak netral jelang Pilpres 2024.
Pernyataan Kader Periondo ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Aiman juga membuat kontroversi dengan menyebut ada bunker Rp 900 miliar di rumah pribadi Ferdy Sambo.
Pernyataan Aiman tentu menuai reaksi dari Polisi.
Polisi langsung melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan bunker berisi uang Rp 900 miliar.
Omongan Aiman tentu mendapatkan protes dari kepolisian.
"Saudara, saya berada di Kawasan Jakarta Selatan dan tidak jauh dari sini adalah rumah irjen Ferdy Sambo yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saya mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah tersebut ditemukan uang yang luar biasa banyak. Jumlahnya ratusan miliar rupiah. Informasinya demikian. Ada yang menyebutkan 800 miliar rupiah. Ada yang menyebutkan 900 miliar rupiah. Bahkan ada yang menyebutkan 1 triliun rupiah. Yang jelas, ada uang yang banyak di rumah itu, betul! Saya sudah mendapatkan informasi dan saya sudah mengonfirmasi,"kata Aiman waktu itu.
Pernyataan Aiman dipatahkan oleh Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi memastikan temuan bunker berisi uang Rp900 miliar, hoaks!
"Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp900 miliar tidaklah benar," katanya.
Menurut Dedi, tim khusus memang menggeledah beberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo.
Penyidik telah menyia beberapa barang bukti. Namun, tidak ada bunker berisi uang Rp 900 miliar yang disita.
"Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti di persidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia," ujar Dedi.
Dedi pun mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan perkembangan kasus hingga pengadilan memang tidak ada bunker Rp 900 miliar di rumah pribadi Ferdy Sambo.
Maka dipastikan, perkataan Aiman tidak benar.
Aiman Didesak Ditangkap Sebut Polisi Tidak Netral di Pemilu 2024
Kabar terbaru, Aiman Witjaksono menduga aparat kepolisian tidak netral di Pemilu 2024 karena memasang CCTV di KPU daerah Jawa Timur.
Selain itu, Aiman juga menyebut ada aparat kepolisian yang memasang Baliho Capres Prabowo-Gibran di Jawa Timur.
Merespon hal ini, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi mendesak Mabes Polri agar memeriksa Aiman atas tuduhan terhadap anggota Polri yang tak netral di Pemilu 2024.
Juru Bicara Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi M. Fikri mengatakan, suasana kekhawatiran kalah di Pemilu 2024 sudah mulai terlihat dari kubu Aiman.
Sebab, sudah ada serangan dari Tim Capres Ganjar-Mahfud untuk mendapat simpati dari publik.
Fikri menilai narasi yang dibangun oleh Aiman adalah hoaks demi menjatuhkan Capres Prabowo-Gibran.
"Kami dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi terdiri Barisan Mahasiswa di Jakarta, Garda Pemilu Damai dan Front Pemuda jaga pemilu menggelar aksi di depan mabes Polri menuntut agar Polri memanggil dan memeriksa Aiman Wicakson terkait pernyataan yang dilontarkan kemarin," katanya di depan Mabes Polri, Senin (13/11/2023).
memeriksa Aiman atas tuduhan terhadap anggota Polri yang tak netral di Pemilu 2024.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi mendesak Mabes Polri agar memeriksa Aiman atas tuduhan terhadap anggota Polri yang tak netral di Pemilu 2024.
Menurutnya, pernyataan Aiman Witjaksono yang merupakan Politisi partai Perindo tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sumber tidak jelas.
Pernyataan itu pun sudah membuat kegaduhan menjelang Pemilu 2024 karena seluruh masyarakat ingin pesta demokrasi nanti berjalan aman dan damai tanpa ada berita hoaks.
"Pernyataan Aiman Wicaksono yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sumbernya tidak lebih dari tuduhan yang menimbulkan Kegaduhan dan menjatuhkan martabat Polri di mata masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendesak supaya Aiman segera diperiksa dan ditangkap agar tidak menggiring opini yang dapat merugikan nama baik institusi.
Sebab, Presiden Joko Widodo sudah jelas memberi arahan kepada TNI-Polri dan ASN harus bisa bersikap netral di Pemilu 2024 nanti.
"Ini sudah masuk dalam katagori penggiringan opini busuk padahal arahan presiden sudah jelas bahwa TNI-Polri harus netral, lalu saudara Aiman bisa mengatakan hal tersebut dan tidak bisa menyebutkan sumbernya berarti sama saja menyebar hoax," ungkapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, mengungkapkan sejumlah temuan yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.
Salah satu temuan yang menonjol adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.
"Ini firm. Tidak hanya satu (orang pemberi informasi), ada banyak yang menginformasikan kepada saya," jelas Aiman dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).
Aiman mengutarakan kekhawatirannya terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.
Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut.
Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian.
Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan.
Tanggapan Polri
Polri menegaskan sikap netral dalam pemilihan umum 2024. Hal itu menanggapi tudingan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono soal aparat yang tidak netral di Pemilu 2024.
"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin, 13 November 2023.
Dia mengatakan, apabila terdapat anggota Polri yang melanggar tentu bakal ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu sesuai dasar-dasar yang harus dijunjung anggota Korps Bhayangkara untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," ujarnya.
Polda Metro Jaya menambahkan pihaknya wajib dan harus netral. Dirbinmas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Badya Wijaya mengatakan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh berita bohong alias hoax di media sosial terkait Pemilu 2024.
Kata dia, pihaknya pun sudah memetakan titik rawan gangguan Pemilu 2024. Nantinya, lanjut Badya, kepolisian bakal bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar hal tersebut tidak terjadi.
"Iya netral. Sangat netral, harus, wajib netral. Ya tentu itu yang kita antisipasi masalah hoaks, medsos, ini kita bahas masyarakat supaya hati-hati, mensaring dulu sebelum sharing. Jadi hal yang kecil, dari seluruh potensi masyarakat itu kita harapkan terlibat aktif ikut. Itu baru mulai jaga tawuran, kemudian kampung kita, siskamling, dan sebagainya. Ini kan mereka panutan masyarakat," kata Badya.