Basuki Hadimuljono,Tri Risma & 5 Menteri Jokowi dari PDIP, Siapa yang Temui Megawati & Ingin Mundur?

Ada kabar beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju menyatakan keinginan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah menteri itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politikus PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan beberapa sudah bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyatakan keinginan untuk mundur dari posisi menteri.

Tetapi, Megawati menyinggung tanggung jawab seorang menteri kepada rakyat.

"Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat."

"Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden," kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV.

Deddy menyebut, PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.

"Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya," katanya.

Daftar Menteri Jokowi dari PDIP 

1. Yasonna Laoly

Jabatan: Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly 

2. Tri Rismaharini

Jabatan: Menteri Sosial

Tri Rismaharini 

3. Basuki Hadimuljono

Jabatan: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono 

4. Bintang Puspayoga

Jabatan: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara Penganugerahan Data Forum Anak (DAFA) Award 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (7/9/2021).

5. Teten Masduki

Jabatan: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di sela acara Indonesia Digital MeetUp 2023 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

6. Azwar Anas

Jabatan: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas 

7. Pramono Anung

Jabatan: Sekretaris Kabinet (Seskab)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (7/6/2023)
Megawati Ingatkan Soal Hak Presiden

Megawati seolah ingin kembali mengingatkan pada kader partainya yang menjadi 'wakil rakyat' membantu Presiden Joko Widodo untuk tetap mengemban tugasnya sebaik mungkin.

Pasalnya sejumlah meteri dari PDIP ingin 'hengkang' dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Meski tidak secara gamblang dibeberkan alasan ingin mundurnya para menteri dari PDIP itu. 

Politikus PDIP, Deddy Sitorus menyebut beberapa menteri dari PDIP telah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan menyatakan ingin mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketika Megawati mendengar hal itu, dia memilih menyinggung tanggung jawab seorang menteri.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memberikan penjelasan saat pengumuman kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). PDIP secara remsi mengumumkan 49 pasangan untuk diusung dalam Pilkada 2020. 
"Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat."

"Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden," kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV. 

Deddy menyebut PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.

Meski demikian, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP.

"Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya," katanya.

Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.

"Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak," kata dia menambahkan.Disebut dalam posisi sulit

Sebelumnya, pengamat politik, Vishnu Juwono mengaku mengkhawatirkan konflik di antara Jokowi dan partai yang menaunginya, PDIP.

Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan sejumlah menteri dari PDIP datang kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan meminta mundur dari kabinet Presiden Jokowi, Sabtu, (11/11/2023). 
Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi justru menjadi cawapres Prabowo.

"Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan," ujar Vishnu dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Dalam pernyataannya itu Hasto juga mengatakan para pemimpin partai "tersandera" oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. 

Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo," kata akademisi asal Universitas Indonesia itu.

Dia mengatakan para menteri dari PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema.

"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," kata dia menjelaskan.

Pada upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2021, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Pepadun dari Provinsi Lampung. 
Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.

Dia mengatakan situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024.

Vishnu berujar diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai.

PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Selain itu, Vishnu menyinggung pentingnya menemukan titik temu guna mengatasi konflik antara Jokowi dan partainya.

"Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang."

Sementara itu, Jokowi memilih bungkam ketika diminta buka suara tentang para elite PDIP yang mengaku kecewa karena merasa ditinggalkannya.

Dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat hanya tertawa sambil mengatakan enggan berkomentar.

“Saya tidak ingin mengomentari,” kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Sumber Berita / Artikel Asli : tribunnews

Baca Juga