Bahlil Bentuk Tim Relawan Prabowo-Gibran, Arahan Istana?

 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui dirinya membentuk simpul relawan-relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahlil lantas menepis apa yang dilakukan itu sebagai arahan Istana Kepresidenan.

Hal itu diungkap Bahlil di usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Bahlil awalnya ditanya terkait dirinya yang dikabarkan membentuk tim bayangan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Bahlil menepis hal itu.

"Bayang-bayang apa ya, saya nggak ngerti bayang-bayang," kata Bahlil.

Bahlil lantas mengatakan kalau dirinya membentuk simpul relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran. Bahlil mengatakan hal itu dilakukan di luar jam dinas sebagai menteri.

"Saya membentuk tim relawan, kewajiban saya, dan saya lakukan itu di luar jam dinas," ujarnya.

Bahlil mengatakan jika ikut kampanye, dirinya akan mengambil cuti. Namun, sejauh ini kegiatan tersebut dia lakukan di waktu Sabtu-Minggu. 

"Andaikan saya ikut kampanye, memperjuangkan aspirasi politik pribadi saya itu saya melakukan cuti, tapi selama ini kan saya lakukan dalam kondisi Sabtu-Minggu," ucapnya.

Ketika ditanya apakah kegiatannya membentuk relawan Prabowo-Gibran itu arahan Istana, Bahlil menepis. Dia menekankan tidak ada arahan apapun.

"Nggak ada arahah-arahan lah, masa semua arahan sih, gimana sih, kaya kita anak kecil saja diarahkan," ujarnya.

Bahlil Ajak Semua Pihak Nikmati Politik: Jangan Menyalahkan Orang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta semua pihak untuk menikmati proses politik yang ada. Dia meminta tidak ada pihak yang saling menyalahkan jika menemukan kondisi yang tidak sesuai keinginan.

"Gini loh berpolitik itu nikmatin saja, jangan sudah dalam kondisi yang tidak pas menyalahkan orang, mau jadi apa hidup begitu?" kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/11/2023).

Hal ini diungkap Bahlil menyusul kritik capres nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahlil mengatakan lebih baik beradu gagasan.

Bahlil lantas menyinggung sikap PKB, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar Cak Imin, di mana saat ini menjadi cawapres Anies.

"Adu gagasan saja, adu konsep, kerja tim yang baik, kaya sekarang kritik IKN, apa yang mau dikritik, orang PKB waktu itu setuju, gitu loh, jadi orang yang konsisten aja gitu kan," ujar Bahlil. 

Bahlil mengatakan wajar jika nantinya ada perbaikan-perbaikan terkait IKN. Dia mengatakan hal itu lumrah dalam sebuah pemerintahan.

"Bahwa harus ada perbaikan ya itulah arti sebuah pemerintahan, harus ada proses, tapi bagaimana kita mau tahu bahwa semua itu ada yang tidak sempurna kalau tidak pernah kita lakukan, ini persoalan keberanian melakukan sesuatu," lanjut Bahlil.

Sebelumnya, kritikan Anies soal IKN itu disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : detik