Ternyata Ini Alasan Proyek IKN Tidak Masuk Dalam Program Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

 

Koalisi Perubahan mengusung capre dan cawapres atas nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Pada saat menjelaskan program di visi misi pasangan, tidak tampak adanya IKN dalam berkas tersebut.

Lalu apa alasan IKN tidak masuk program Anies-Muhaimin ini?

Program kerja dengan tajuk Indonesia Adil Makmur untuk Semua ini terlihat tidak memasukkan IKN dalam poin utamanya, dan ini dinilai akan menjadi cukup besar efeknya pada pembangunan IKN.

Pembangunan IKN sendiri diinisiasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mencapai tahap selesai.

Lalu Apa Alasannya?

Dijelaskan oleh cawapres Koalisi Perubahan, Cak Imin, tidak adanya program IKN di bisi dan misi pasangan capres-cawapres ini karena sudah terdapat Undang-undang yang mengatur tentang IKN.

Hal ini kemudian dianggap sebagai proyek yang harus dilanjutkan, dan meski tidak langsung masuk dalam visi misi pasangan ini.

Cukup banyak pihak yang kemudian menyanggah tidak adanya IKN dalam visi-misi Anies dan Cak Imin, dan dirasa akan berdampak besar pada beberapa poin penting lain dalam agenda pembangunan negara.

Pendapat dari Berbagai Pihak

Beberapa ahli menyatakan pendapatnya, bahwa hal ini tidak hanya sekedar ada di atas kertas tapi berpengaruh pula pada alokasi anggaran yang akan digunakan.

Ketika program IKN tidak masuk dalam visi-visi, dapat menjadi indikasi bahwa program ini tidak akan menjadi hal yang diprioritaskan.

Meski secara faktual memang IKN memiliki regulasi pembangunannya sendiri, namun pasangan capres dan cawapres Anies dan Cak Imin juga membawakan programnya sendiri.

Program yang masuk dalam visi-misi ini akan menjadi program prioritas, sehingga dinilai akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Ia menilai pembangunan IKN akan terhambat karena alokasi anggaran akan jauh berkurang dari apa yang dianggarkan saat ini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, dirinya menilai bahwa proyek IKN tidak mungkin dihentikan. Secara regulasi, terdapat UU yang telah mengatur tentang IKN agar dapat diselesaikan.

Di sisi lain secara ekonomi, biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar jika proyek ini dihentikan.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara